Menciptakan APBN 2018 yang Berkeadilan
Menciptakan
APBN 2018 yang Berkeadilan. Optimisme terhadap perekonomian
Indonesia semakin terlihat di tahun 2018. Pembangunan infrastruktur tengah
digalakkan, peningkatan penerimaan negara melalui reformasi bidang perpajakan
dan bea cukai pun telah dijalankan. Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2018 sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran
pembangunan pun semakin strategis.
Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Oktober 2017 akhirnya menyepakati kebijakan
APBN Tahun 2018. Mengusung tema “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi
Pertumbuhan yang Berkeadilan,” APBN 2018 optimis mencapai sasaran pembangunan
melalui belanja produktif dan sesuai prioritas nasional. “APBN 2018 didesain
menjaga momentum ekonomi untuk menciptakan optimisme, kesempatan kerja, dan
memperbaiki kualitas ekonomi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam
Konferensi Pers APBN 2018 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan.
Terkait pemilihan tema
APBN 2018, filosofi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan berawal dari fungsi
APBN. Seperti yang diketahui, APBN memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi,
fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Tiga fungsi tersebut mengarah pada
tujuan menciptakan kemakmuran yang adil dan makmur.
Dalam menjalankan fungsi
alokasi, pemerintah harus mampu mengalokasikan APBN dengan efektif dan efisien.
Jumlah APBN yang tidak sedikit membuat pemerintah harus menyusun prioritas
belanja negara. Terkait fungsi distribusi, pemerintah mengemban amanah untuk
mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat untuk membangun negara dan
memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Dalam menjalankan fungsi
stabilisasi, pemerintah bertugas menstabilkan keadaan perekonomian dari keadaan
yang tidak diinginkan, seperti inflasi dan deflasi yang tinggi. Dapat
disimpulkan bahwa tiga fungsi APBN tersebut mengarah pada satu tujuan, yaitu
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan harus disertai
dengan keadilan pemerataan lapangan kerja, keadilan fasilitas kesehatan dan
pendidikan, dan sebagainya. Untuk itu, ‘Pertumbuhan yang berkeadilan’ menjadi
fokus utama APBN 2018.
Dampak
Ekonomi Global
Sepanjang 2017,
perkembangan perekonomian global mulai menunjukkan geliat yang lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya. Pelaku ekonomi global juga telah mencari berbagai penyesuaian, termasuk
Tiongkok yang pada tahun 2015 mengalami perlambatan ekonomi. Kondisi ini
membuat tren perekonomian semakin membaik, khususnya saat memasuki tahun 2018.
“Dilihat dari prediksi dari sisi pertumbuhan ekonomi global, maupun prediksi
dari IMF-World Bank, seharusnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 itu lebih baik,”
kata Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa.
Perlahan namun pasti,
angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat. Pada akhir tahun 2016,
pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,94 persen. Kemudian merangkak naik
hingga kuartal tiga tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Dengan membaiknya
pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017, maka pemerintah merumuskan
pertumbuhan ekonomi pada APBN 2018 sebesar 5,4 persen.
Dalam wawancara dengan
Media Keuangan pada November 2017, Direktur Jenderal Anggaran Askolani
mengungkapkan, “Tahun depan kita sudah bisa melihat tanda-tanda meningkatnya ekonomi
kita.” Lanjutnya, ada empat indikator perekonomian yang membuat pemerintah
optimis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen di tahun 2018.
Pertama,
dunia ekspor dan impor Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif setelah
pada tahun-tahun sebelumnya selalu menurun. Kedua,
pemerintah berharap dunia investasi juga mulai meningkat sebagai akibat dari
pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan selama dua hingga tiga tahun ini.
Ketiga, pemerintah telah menyusun
belanja prioritas yang akan memberikan efek besar bagi pembangunan. Misalnya,
pembangunan daerah terisolasi yang memiliki potensi wisata.
Selain itu, kemudahan
berkegiatan (ease of doing businesss)
bagi para investor juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu upaya
yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan Paket-Paket Kebijakan Ekonomi. Pada
Agustus 2017, Presiden Jokowi telah meluncurkan Paket Kebijakan ke-17. Paket
Kebijakan Ekonomi ini bertujuan untuk memperbaiki, menyederhanakan, dan mempermudah
proses ekonomi dalam dunia investasi.
Mengelola
penerimaan yang optimal
Dalam menggenjot
penerimaan negara, pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan kepercayaan
publik. Pemerintah berusaha membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara melalui
APBN dilakukan secara kredibel. Menurut Askolani, upaya tersebut antara lain
melakukan konsolidasi, memperkuat basis penerimaan negara, mereformasi
struktur, kemudian meningkatkan kepercayaan publik bahwa masyarakat ikut berkontribusi
dalam pembangunan.
Pada postur APBN 2018,
pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun, naik cukup
signifikan dibandingkan dengan APBN 2017 sebesar 1.750,3 triliun. Jumlah
Rp1.894,7 triliun ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun, dan penerimaan
hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Mengenai penerimaan
perpajakan yang naik dibandingkan APBN 2017, Askolani mengungkapkan pemerintah
telah melakukan berbagai upaya melalui reformasi perpajakan untuk menggenjot kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak. “Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa uang
dari pajak dikembalikan untuk membantu orang yang kurang mampu, menyediakan
bisnis untuk orang yang mampu, bahkan sampai ke pelosok Indonesia,” tambah Askolani.
Belanja
prioritas
Dalam APBN 2018, belanja negara
diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan infrastruktur,
serta pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. Hal tersebut dilakukan dalam
rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga
efisiensi.
Pemerintah menyepakati belanja
negara pada APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun, lebih besar dibandingkan
belanja negara pada APBN 2017 yaitu Rp2.080,5 triliun. Pada postur APBN 2018, belanja
negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. Dengan demikian,
defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB).
Sama halnya dengan APBN
2017, APBN 2018 akan melanjutkan program efisiensi demi belanja negara yang
lebih berkualitas dan tepat sasaran. Pada belanja pemerintah pusat, belanja
mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa fungsi. Pertama, fungsi pelayanan umum untuk pemenuhan
berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pada pihak ketiga. Kedua, fungsi ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, fungsi kesehatan untuk mendukung
pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan.
Dalam menjalankan APBN 2018,
pemerintah konsisten melanjutkan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015- 2019. Salah bentuk konsistensi tersebut
yaitu dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Untuk mengejar ketertinggalan
(gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, anggaran infrastruktur
tumbuh 5,2 persen dari outlook tahun 2017 yaitu sebesar Rp410,4 triliun.
Dalam meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia, anggaran pendidikan dalam APBN 2018 meningkat Rp24,3 triliun
dari Outlook tahun 2017 yakni sebesar Rp444,1 triliun. Pemerintah juga konsisten
melanjutkan sasaran pendidikan tahun sebelumnya melalui Program Indonesia
Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Bidik Misi (meningkat 38,8 ribu
mahasiswa dari APBN 2017), Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas, serta Tunjangan
Profesi Guru.
Anggaran kesehatan 2018
tetap dijaga lima persen dari APBN dengan mengutamakan beberapa kebijakan.
Kebijakan tersebut antara lain meningkatkan dan memperbaiki distribusi
fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, penguatan program preventif yang
diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program ibu hamil serta ibu
menyusui, meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), meningkatkan peran Pemerintah Daerah untuk supply side dan
meningkatkan mutu layanan. Pada APBN 2018 anggaran kesehatan meningkat sebesar Rp111
triliun, sedangkan pada outlook tahun 2017 sebesar Rp104,9 triliun.
Demi mengurangi kesenjangan
dan angka kemiskinan, pemerintah menyusun anggaran perlindungan sosial yang
kini ada perubahan kebijakan melalui Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT).
“Program perlindungan sosial menunjukkan adanya dukungan kepada golongan
masyarakat menengah ke bawah untuk tenaga daya beli mereka dan untuk
mempertahankan agar terangkat dari level menegah ke bawah,” jelas Askolani.
Sasaran perlindungan
sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Penerima Bantuan
Iuran dalam rangka JKN, Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif,
Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, dan Dana Desa. PKH meningkat cukup
signifikan di tahun 2018 sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat, sebelumnya
hanya sampai enam juta keluarga.
Terkait pemberian subsidi,
pemerintah mengevaluasi dari pelaksanaan program subsidi tahun-tahun sebelumnya
agar lebih tepat sasaran. Total subsidi energi pada APBN 2018 sebesar Rp94,5
triliun yang meningkat 5,1 persen dari outlook tahun 2017. Subsidi energi
tersebut triliun dan Subsidi Listrik sebesar Rp47,7 triliun.
Subsidi Non Energi
ditetapkan sebesar Rp61,7 triliun, sedangkan pada APBN 2017 sebesar Rp82,7 triliun.
Kebijakan subsidi non energi ini merupakan sinergi bersama bantuan sosial dan
transfer ke daerah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan
kebutuhan pokok dan meningkatkan produktivitas pangan.
Pengelolaan
Pembiayaan
Berdasarkan perkiraan
pendapatan negara dan rencana belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN
tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen dari PDB).
Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar
2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3
triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.
Dengan demikian, defisit
anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Sumber
pembiayaan anggaran tersebut mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio
utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu, kesinambungan fiskal ( fiscal sustainability) diharapkandapat
tercapai melalui efisiensi pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran pada tahun 2018
diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan
infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
Penutup
Pemerintah tak pernah
berhenti untuk melihat fakta di lapangan dari hasil pelaksanaan APBN tahun tahun
sebelumnya. Untuk itu, APBN 2018 disusun sedemikian rupa demi mendistribusikan pendapatan
negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. “APBN 2018
baru ditetapkan, kita harus fokus membangun APBN yang kuat dan efektif dalam
mencapai target pembangunan. Bila ekonomi membaik dan fiskal makin kuat, maka
saat ekonomi tidak stabil kita tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.
Sumber: Menciptakan APBN yang
Berkeadilan (Media Keuangan, Januari 2018)
