Breaking News

Home Berita Ekonomi Keuangan dan Perbankan Nasional Kinerja Perekonomian dan Pelaksanaan APBN 2017

Kinerja Perekonomian dan Pelaksanaan APBN 2017

Thursday, January 04, 2018 , , ,
Kinerja Perekonomian dan Pelaksanaan APBN 2017 - Secara umum kinerja perekonomian bertumbuh pada level yang cukup tinggi dan stabilitas makroekonomi terjaga. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,05 persen, inflasi terkendali pada level rendah 3.6 persen dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

 
Kinerja Perekonomian dan Pelaksanaan APBN 2017
Gambar: Ilustrasi

Capaian positif perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 di tengah perekonomian global yang masih tumbuh terbatas, menunjukkan peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan (sustainable). Lebih dari itu, berbagai potensi risiko global berupa tingkat permintaan dan harga komoditas yang belum sepenuhnya pulih, berlanjutnya moderasi perekonomian Tiongkok, kenaikan suku bunga AS, dan ketidakpastian geopolitik di kawasan Semenanjung Korea dan Timur Tengah yang dapat dimitigasi secara baik.

Indonesia sepanjang tahun 2017 terus melanjutkan komitmen terhadap reformasi ekonomi, yang terdiri (1) reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat; (2) reformasi anggaran untuk menciptakan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel, memberi kepastian, dan berkesinambungan; serta (3) harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang akomodatif dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi.

Kinerja Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 diperkirakan akan berada pada tingkat 5.05 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang 2017, aktivitas dan kinerja perekonomian terus menunjukkan perbaikan. Pada triwulan ketiga 2017, pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,06 persen, lebih baik bila dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya dan triwulan ketiga pada tahun 2016.

Kinerja positif perekonomian nasional didorong oleh faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, perbaikan kondisi perekonomian global telah mendorong kinerja positif ekspor Indonesia dimana pada triwulan ketiga tumbuh signifikan sebesar 17,3 persen. Dari sisi internal (domestik), reformasi struktural yang telah dijalankan sejak awal pemerintah telah membuahkan hasil positif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat pada triwulan ketiga 2017 dimana investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) turut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,1 persen.

Realisasi investasi langsung hingga triwulan ketiga tercatat sebesar Rp513.2 triliun atau mencapai 75.6 persen dari total target 2017. Investasi portofolio juga menunjukkan perkembangan yang baik, antara lain ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan yang terus mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dan ditutup pada level 6.355,7 atau meningkat sekitar 20 persen dibanding posisi penutupan pada lahun 2016.

Kinerja positif perekonomian nasional telah mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran terus menurun menjadi 5,5 persen. Implikasi positif juga terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata yang ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan dan Rasio Gini yang menurun menjadi 10.1 persen dan 0.39.

Torehan positif perekonomian nasional juga ditandai dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah dan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ditambah lagi dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang cukup terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi menjadi salah satu indikator dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Catatan positif atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi struktural tecermin melalui apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Survey Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 91 pada 2016 menjadi posisi 72 pada 2017. Posisi Indonesia kini menjadi lebih baik dari negara-negara peers, seperti Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sejalan dengan itu, daya saing Indonesia juga membaik yang ditunjukkan oleh kenaikan posisi Global Competitiveness lndex sebanyak lima peringkat.

Apresiasi juga terlihat dari status layak investasi (investment grade) yang diberikan oleh lima lembaga rating dunia, yaitu Standard and Poor's, Moody's, Fitch, Rating & Investment, dan Japan Credit Rating Agency. Lebih jauh, Fitch telah meningkatkan skala peringkat investment grade menjadi BBB dengan outlook stable, peringkat tertinggi sejak igg5. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan kerangka kebijakan Indonesia berada pada jalur yang tepat sehingga kemampuan Indonesia dalam mengembalikan kewajiban (creditworthiness) dipandang membaik.

Capaian positif perekonomian nasional pada tahun 2017 dan berbagai pengakuan yang diraih Indonesia menjadi modal pemerintah untuk terus melakukan reformasi struktural sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik dan investor dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kinerja Pelaksanaan APBN 2017

Sementara itu pada sisi fiskal, realisasi APBNP 2017 menunjukkan angka yang menggembirakan, baik dari sisi pendapatan ataupun belanja serta terjaganya keberlanjutan fiskal. Hal tersebut diindikasikan dengan dikendalikannya defisit anggaran dalam batas aman (2.57 persen dari PDB), lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBNP 2017 (2,92 persen dan PDB). Negatif keseimbangan primer semakin mengecil menjadi sebesar negatif Rp129,3 triliun dari APBNP 2017 (negatif Rp178.0 triliun), serta terkendalinya rasio utang terhadap PDB pada batas managable yaitu di bawah 30 persen PDB.

Realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp1.655,8 triliun (95,4 persen dari APBNP), atau tumbuh 6,4 persen dari realisasi 2016. Terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun (91.0 persen dari APBNP), tumbuh 4.3 persen dan PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5 persen dari APBNP), tumbuh 17.7 persen. Apabila penerimaan perpajakan tanpa memperhitungkan Uang Tebusan dari program Amnesti Pajak, maka sebesar Rp1.328.8 triliun (90,2 persen dari APBNP), atau tumbuh 12,4 persen. Ini menunjukkan prestasi yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya 2015 hanya 83.3 persen dari APBNP (tumbuh 8.2 persen), 2016 sebesar 83,5 persen dari APBNP (tanpa TA tumbuh negatif 4,8 persen, dengan TA tumbuh 3,6 persen). Bahkan penerimaan PPN mencapai 100,6 persen (tumbuh 16 persen) yang sebelumnya hanya 86,9 persen (tumbuh negatif 2,7 persen). Hal ini menunjukkan pengelolaan APBN yang semakin sehat, kredibel, sustainable.

Sedangkan realisasi penerimaan dari sisi Kepabeanan dan Cukai tahun 2017 sebesar Rp192,3 triliun (101,7 persen dari APBNP). Ini pertama kali dalam tiga tahun terakhir melebihi target APBNP. tahun 2015 hanya 92,1 persen dan 2016 hanya 97,3 persen. Capaian tersebut dipengaruhi diantaranya oleh peningkatan kinerja konsumsi domestik yang menunjukkan masih cukup tingginya daya beli masyarakat, adanya kenaikan tarif cukai, mulai menguatnya kinerja ekspor-impor, meningkatnya harga komoditas internasional, penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017.

Selanjutnya realisasi PNBP sebesar Rp308,4 triliun (118,5 persen dari APBNP), atau tumbuh 17.7 persen dibanding realisasi tahun 2016, yang secara lebih rinci meliputi realisasi penerimaan PNBP Sumber Daya Alam sebesar Rp111,0 triliun (116,0 persen dari APBNP). atau tumbuh 71,0 persen; realisasi penerimaan Deviden BUMN sebesar Rp43,9 triliun (107,1 persen dari APBNP). tumbuh 18,2 persen; dan PNBP lainnya sebesar Rp108,8 triliun (127,9 persen dari APBNP), tumbuh negatif 7,8 persen. Capaian PNBP selaras dengan semakin membaiknya harga komoditas di pasar internasional, perbaikan kinerja BUMN sektor pertambangan, dan perbaikan tata kelola serta kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.001,6 triliun (93,8 persen dari APBNP), atau tumbuh 7,4 persen dari realisasi tahun 2016, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1-259,6 triliun (92,1 persen dari APBNP), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp742.0 triliun (96,8 persen dari APBNP). tumbuh 4.5 persen. Realisasi belanja modal mencapai 92.8 persen dibandingkan tahun 2016 hanya 82,0 persen dan 2015 hanya 85,2 persen.

Realisasi belanja barang juga meningkat mencapai 96.8 persen dibandingkan tahun 2016 hanya sebesar 85,3 persen dan 2015 hanya 89,8 persen. Sedangkan untuk realisasai belanja sosial mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan realisasi tersebut telah mendorong terwujudnya berbagai sasaran strategis berupa output/outcome yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya (1) bidang infrastruktur berupa pembangunan jalan mencapai 794 km, pembangunan jembatan mencapai 9.072 m. penyelesaian pembangunan tiga bandara dan dilanjutkan delapan bandara lainnya, dan pembangunan 618,3 km rel kereta api; (2) bidang pendidikan diwujudkan dengan penyaluran Kartu Indonesia Pintar untuk 19,8 juta siswa. Bantuan Operasional Sekolah bagi delapan juta siswa, dan beasiswa Bidik Misi kepada 364,4 ribu mahasiswa; dan (3) bidang kesehatan dan perlindungan sosial melalui penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa penerima bantuan iuran serta Program Keluarga Harapan bagi enam juta keluarga penerima manfaat.

Lebih lanjut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.259,6 triliun (92,1 persen dari APBNP), tumbuh 9,1 persen dari realisasi tahun 2016, yang meliputi Belanja K/L sebesar Rp759,6 triliun (95,1 persen dari APBNP) dan Belanja Non K/L sebesar Rp500,0 triliun (88,0 persen dari APBNP). Sedangkan rincian realisasi Belanja Non K/L meliputi realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp216,6 triliun (98,8 persen dari APBNP) dan realisasi subsidi sebesar Rp166.3 triliun (98,5 persen dari APBNP), tumbuh negatif 4,6 persen. Belanja bunga utang dapat dikendalikan antara lain disebabkan oleh penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN), dimana yield SUN tenor 10 tahun turun dari 7.79 persen diawal Januari 2017 menjadi 6,25 persen di akhir Desember 2017.

Adapun realisasi belanja modal tahun 2017 sebesar Rp208.4 triliun (92.8 persen dari APBNP) tumbuh 23.0 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2016. sebesar Rp169,5 triliun (82,0 persen dari APBNP) tumbuh negatif 21,3 persen. Hal ini menegaskan kontribusi dorongan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp742,0 triliun (96,8 persen dari APBNP). tumbuh 4.5 persen dari realisasi tahun 2016, yang antara lain mencakup Dana Transfer Umum sebesar Rp486.8 triliun (98,6 persen dari APBNP), Dana Transfer Khusus sebesar Rp167,7 triliun (90,8 persen dari APBNP). dan Dana Desa sebesar Rp59,8 triliun (99,6 persen dari APBNP). Pengelolaan TKDD dilakukan berbasis kinerja dengan penerapan sistem reward dan punishment. 

Kinerja Perekonomian dan Pelaksanaan APBN 2017

Realisasi TKDD tersebut meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai jenis layanan dasar utama, antara lain (1) bidang infrastruktur berupa pemeliharaan jalan sepanjang 1.503 km, peningkatan kualitas pada 9.789 km jalan serta penyelesaian pembangunan 1.033 km jalan; (2) bidang pendidikan, diantaranya untuk sekolah dasar diwujudkan dengan rehab ruang kelas sebanyak 11.006 ruang kelas, pembangunan 1.351 ruang kelas baru, dan penambahan koleksi perpustakaan sebanyak 11.758 paket, serta Bantuan Operasional Sekolah bagi 46,6 juta siswa dan Bantuan Operasinal Pendidikan Anak Usia Dini bagi 5,6 juta anak; dan (3) bidang kesehatan melalui Bantuan Operasional Kesehatan bagi 9.767 puskesmas, serta peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pada 347 rumah sakit dan 3.873 puskesmas, baik berupa gedung bangunan, instalasi farmasi atau alat kesehatan. Sementara itu, Dana Desa diantaranya sudah dimanfaatkan untuk membangun 107.958 km jalan desa, 89.187 unit pos kesehatan, 178.807 unit MCK. 107.725 unit air bersih, dan 25.903 ha irigasi.

Realisasi pembiayaan sebesar Rp364,5 triliun (91,8 persen dari APBNP), yang antara lain mencakup pembiayaan investasi sebesar Rp 59,8 triliun (100,0 persen dari APBNP). Realisasi pembiayaan yang hanya 91,8 persen menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, dalam hal ini realisasi defisit APBNP 2017, yang lebih kecil (2,92 persen dari APBNP, sampai saat ini realisasi sementara 2.57 persen).

Berdasarkan realisasi kinerja APBNP 2017 tersebut di atas. Menunjukkan bahwa Pemerintah telah dapat mengelola pelaksanaan APBN secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif dafam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.


Sumber: Siaran Pers Kementerian Keuangan