Serapan APBN 2017 Capai 82,8 Persen, Realisasi Belanja Seimbang Dengan Penerimaan
Serapan APBN 2017 Capai 82,8 Persen -
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam kondisi
terjaga dan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur. Realisasi belanja
sampai dengan 15 Desember 2017 menunjukkan angka serapan sebesar Rp1.132,3
triliun atau 82.8 persen dari APBN-P 2017.
 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA |
Belanja tersebut sebagian diantaranya
diwujudkan dalam pembangunan dan program prioritas Pemerintah untuk pembangunan
sumber daya manusia, sosial dan infrastuktur, sebagai berikut:
- 16.4 juta siswa telah mendapatkan manfaat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 7,5 juta siswa telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 1,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai;
- 364,4 ribu mahasiswa telah mendapatkan dana beasiswa dari program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi);
- 91,7 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- 5.99 juta keluarga penerima manfaat melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH);
- 14,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima subsidi pangan.
- Pembangunan dan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus}. seperti kapal apung, kapal perang RI. kapal latih, dan kendaraan tempur/kendaraan taktis yang tersebar di Kementenan Perhananan dan POLRI.
- Jalan baru yang telah dibangun sepanjang 611 km, jalan tol 24.5 km dan jembatan 6.110 m:
- Tiga bandara siap dioperasikan, yakni di Kalimantan Utara. Papua, dan Papua Barat, sedangkan delapan bandara lainnya sedang dalam pembangunan.
Output belanja tersebut diperoleh dari
penerimaan negara dan pembiayaan APBN. Penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017
mencapai Rp1.058,4 triliun atau 82.5 persen dari target APBN-P 2017.
Pertumbuhan penerimaan pajak positif di
hampir semua jenis pajak, dengan beberapa jenis pajak yang cukup kuat
diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Dalam Negeri dan PPh Final 1 persen (PP 46/2013).
Pertumbuhan sangat pesat terjadi di
segmen PPh Orang Pribadi, sehingga secara nominal penerimaan segmen ini sudah
melampaui realisasi tahun 2016. Peningkatan penerimaan ini terutama terjadi
pada segmen pembayar paiak orang pribadi peserta Amnesti Pajak.
Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai
sampai dengan 15 Desember 2017 mencapai Rp153.1 triliun atau 80.9 persen dari
target APBN-P 2017 sebesar Rp189 1 triliun Penerimaan ini terdiri atas
penerimaan bea masuk dan bea keluar sebesar Rp36,8 triliun dan penerimaan cukai
sebesar Rp116,3 triliun. Melengkapi sisi pendapatan negara, setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak mencapai Rp281,0 triliun atau sebesar 108,0 persen dari
target APBN-P 2017, melebihi target yang ditetapkan.
Dari pembiayaan APBN, hingga 15
Desember 2017 Pemerintah telah merealisasikan penerbitan/penarikan pembiayaan
utang netto sebesar Rp408,2 triliun atau 88,5 persen dari target pembiayaan.
Adapun realisasi pembiayaan tersebut
yang terkait dengan proyek tertentu yang berasal dari penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) melalui Project Financing Sukuk tercatat sejumlah Rp136,5 triliun.
Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan
infrastruktur untuk pengendalian banjir dan drainase, revitalisasi dan
pengembangan asrama haji, pembangunan/rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama,
serta pembangunan Perguruan Tinggi Keagamaan.
Sementara, realisasi pembiayaan melalui
penarikan pinjaman proyek sebesar Rp32 triliun digunakan untuk melanjutkan
pembangunan jalan bypass di Padang dan perluasan Jalan Tol
Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) fase 1. Selanjutnya, pembiayaan utang yang
bersifat tunai telah digunakan untuk mendukung pembiayaan belanja prioritas
APBN seperti belanja modal, transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta pembangunan
sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan hasil monitoring bidang
kekayaan negara, sampai dengan 15 Desember 2017 telah direalisasikan pembiayaan
investasi sebesar Rp6,15 triliun dari Rp59,73 triliun yang dialokasikan pada
APBN-P 2017, dengan tujuan antara lain sebagai berikut:
- Pembangunan 78 Proyek Strategis Nasional, terdiri atas 43 ruas tol, satu pelabuhan, enam infrastruktur kereta api, dan 27 bendungan yang pengadaan tanahnya dibiayai Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN);
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp1,5 triliun dengan target kredit kepemilikan rumah (KPR) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 40.000 unit; dan
- Proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), antara lain proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur serta pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.
Menurut Menteri Keuangan, dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan APBN-P 2017 cukup terjaga. Realisasi belanja
seimbang dengan penerimaan, khususnya untuk belanja prioritas di bidang
pembangunan SDM, infrastruktur, transfer ke daerah, dan dana desa. Hal ini didukung
oleh fundamental ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir 2017
tercatat lebih tinggi dari sebelumnya, didukung dengan stabilitas harga,
inflasi, dan nilai tukar yang stabil terjaga.
Secara umum, pelaksanaan APBN-P 2017
masih berada pada jalur yang tepat. Upaya-upaya untuk merealisasikan APBN-P
2017 terus dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah untuk mencapai target
dalam APBN tersebut serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh lapisan
masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan meluncurkan
(soft launching) publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang akan terbit
secara rutin setiap bulan mulai Desember 2017.
APBN KiTa memuat informasi terkini
tentang kinerja, fakta, dan data APBN, termasuk implikasinya terhadap ekonomi
serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu.
