Press Release Gapensa

(Garda Pembangunan Tunas Bangsa)

Tolak Kedatangan Jokowi di Bumi Lampung

(Refleksi Kekecewaan Rakyat atas Kegagalan Nawacita Yang Menyengsarakan Rakyat)

CP: 082138316278/082282980898

Hidup Rakyat, Hidup Kesejahtraan!!!

Belum lupa dari ingatan rakyat tentang  Nawacita Jokowi yang digadang–gadang sebagai cita–cita pembangunan dan langkah–langkah mencapai kesejahtraan yang digagas Jokowi pada Pilpres 2014. Gagasan yang dianggap sebagai solusi utama peningkatan kesejahtraan dan percepatan pembangunan yang meliputi:  Memperkuat peran negara dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta, Menciptakan kemandirian ekonomi rakyat dengan menggerakan sektor– sektor ekonomi domestik dirasa masih jauh panggang dari api atau Gagal. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek sebagai berikut:

Utang Negara yang terus bertambah yang malah melemahkan negara dan menambah beban pembangunan dimasa depan. Hal ini dapat dilihat dalam nota RAPBN 2017, pemerintah berencana menarik utang kembali untuk menutup defisit sebesar Rp332,8 triliun rupiah. Total  utang pemerintah pusat dipekirakan mencapai Rp3.362,74 triliun hingga 2017 . Bahkan, jika dibagi secara rata-rata kepada 250 juta penduduk, maka setiap penduduk dibebankan utang sekitar Rp16 juta.

Angka tersebut diprediksi terus meningkat. Jika kita melihat proporsi hutang dalam periode 2011-2015, cicilan pokok dan bunga utang yang telah dibayarkan sebesar Rp1.527,118 triliun. Dan, diperkirakan kewajiban utang yang akan dibayarkan mencapai Rp480,324 triliun rupiah yang terdiri atas bunga utang Rp184 triliun dan cicilan pokok Rp295 triliun (Kemenkeu), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kenaikan hutang hampir 1000 triliun ditahun 2017. Tentu hal ini menjadi bukti kegagalan Nawacita dan menguapnya komitmen Jokowi, tidak selaras antara pernyataan dan kenyataan dalam memperkuat peran negara terutama dalam politik anggaran negara yang malah melemahkan negara dan menjadi beban dimasa depan bagi rakyat.

Pencabutan subsidi listrik yang malah menghambat pembangunan kemandirian ekonomi rakyat dan sektor ekonomi domestik. Kebijakan pencabutan subsidi yang dilakukan kepada pelanggan listrik dengan daya 900VA dan 450VA di 2017 secara nyata memicu kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi sebesar 0,23% setelah dilakukan pencabutan subsidi tahap pertama, pada bulan Februari. Inflasi ini didominasi oleh kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices) (Badan Pusat Statistik mencatat).

Kenaikan harga di sektor perumahan, listrik, air, bahan bakar, dan gas memiliki sumbangsih 0,17% terhadap inflasi. Penyumbang terbesar inflasi adalah pencabutan subsidi listrik bagi pengguna yaitu sebesar 0,11%.

Tentu yang paling merasakan dampak paling  besar pada pencabutan subsidi untuk pengguna daya 900VA dan 450VA adalah rakyat kecil serta sebagian UMKM, maka sangatlah membebani rakyat kecil. Di tengah tingginya berbagai harga komoditas, kenaikan tarif listrik ini tentunya akan memberatkan masyarakat. Sehingga semakin jelas kebijakan pencabutan subsidi listrik bertentangan dengan Nawacita pembangunan ekonomi domestik yang didominasi oleh UKM dan indutri kecil (sektor riil) dan menjadi bukti kegagalan komitmen Jokowi sesuai cita–cita yang dibuatnya sendiri.

Sebagai buah dari lemahnya negara dan lemahnya komitmen Nawacita pada peningkatan daya saing komoditas di pasar internasional maka berimbas pada anjloknya harga komoditas di daerah terutama Lampung seperti singkong dan lada.  Saat ini komoditas andalan lada Lampung tersebut telah menyentuh harga Rp 37 ribu per kilogram (kg). Padahal tahun lalu tembus Rp 120 ribu per kg. Anjloknya karena lemahnya komitmen permerintah dalam upaya peningkatan daya saing produk dibandingkan negara lain. Sehingga lada asal Vietnam menguasai pasar global yang akhirnya mendorong terjadi peningkatan pasokan lada dari Vietnam dan penurunan permintaan ekspor lada negara pesaing termasuk Indonesia (Badan Pengawas Perdagangan, 2017).

Begitupun singkong yang anjlok hingga mencapai 400 rupiah per kilogram, para pelaku usaha juga enggan membeli singkong lokal. Mereka lebih memilih singkong impor asal Vietnam. Inilah yang menyebabkan singkong lokal semakin terpinggirkan sehingga semakin memperparah kondisi rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sepanjang Januari-April 2017, impor singkong Vietnam mencapai 1.234 ton dengan nilai 499,8 ribu dolar AS. Sedangkan pada April 2017 impor singkong mencapai 499,8 ton dengan nilai 94,6 ribu dolar AS. Tentu hal ini semakin menegaskan tidak adanya komitmen Nawacita yang dilakukan Jokowi. Komitmen yang seharusnya dilakukan justu malah diingkari dan berbeda dengan kebijakan yang diakukan yang akhirnya semakin menyesengsarakan rakyat.

Oleh sebab itu, berangkat dari tiga aspek diatas maka Jokowi telah mengingkari gagasan Nawacita yang telah dibuatnya sendiri. Bagaimana mungkin mengadang–gadang gagasan nawacita sebagai solusi jika justru dalam praktiknya tidak dilaksanakan dan diingkari. Bukankah bentuk kegagalan kepemimpinan adalah ketika komitmen yang dibuatnya sendiri justru diingkari sendiri. Maka berangkat dari keresahan yang mendalam dan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan daerah, Gapensa ( Garda Pembangunan Bangsa) Provinsi Lampung MENOLAK kedatangan Jokowi di Bumi Lampung karena telah mengingkari dan membohongi rakyat.

Dengan ini Gapensa mengajak masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk:

Demikian tuntutan kami sampaikan, semoga cita–cita kesejahtraan, pembangunan yang berkeadilan dan kehidupan yang memanusiakan yang ditopang oleh cita dan komitmen kepemimpinan yang konsisten, jujur dan amanah dapat terwujud.

Hidup Kesejahtraan, Hidup Rakyat!!!