Breaking News

Ini Alasan Pemerintah Cabut Subsidi Listrik 900 VA

Pada bulan Mei 2017 ini, Pemerintah melakukan Penyesuaian Tahap III untuk tarif listrik rumah tangga 900 VA. Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016. Rumah tangga dengan daya 900 VA akan dibagi menjadi dua golongan tarif, yakni: R-1/900 VA dan R-1/900 VA-RTM. R-1/900 VA adalah konsumen miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA yang disubsidi sedangkan R-1/900 VA-RTM adalah konsumen rumah tangga mampu dengan daya 900 VA yang tidak disubsidi.

Penyesuaian tarif untuk golongan R-1/900 VA-RTM dilakukan dalam tiga tahap yakni:

Tarif awal (hingga Desember 2016) terdiri dari Reguler Blok I = Rp.275/kWh, Reguler Blok II = Rp.445/kWh, Reguler Blok III = Rp.495/kWh dan Prabayar = Rp.605/kWh.

Penyesuaian Tahap I (1 Januari – 28 Februari 2017) terdiri dari Reguler Blok I = Rp.360/kWh, Reguler Blok II = Rp.582/kWh, Reguler Blok III = Rp.692/kWh dan Prabayar = Rp.791/kWh.

Penyesuaian Tahap II (1 Maret – 30 April 2017) terdiri dari Reguler Blok I = Rp.470/kWh, Reguler Blok II = Rp.761/kWh, Reguler Blok III = Rp.1.014/kWh dan Prabayar = Rp.1.034/kWh.

Penyesuaian Tahap III (mulai 1 Mei 2017) terdiri dari Reguler Blok I = Rp.1.352/kWh, Reguler Blok II = Rp.1.352/kWh, Reguler Blok III = Rp.1.352/kWh dan Prabayar = Rp.1.352/kWh.

Pemerintah mengharapkan bahwa subsidi listrik dapat tepat sasaran dengan ketentuan perundang-undangan yakni UU No.3 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7: Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4: Untuk penyediaan tenaga listrik Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini dilakukan karena, pertama, sebaiknya subsidi diberikan kepada orang yang berhak, yakni masyarakat miskin dan tidak mampu. Kedua, subsidi listrik selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Ketiga, subsidi listrik tepat sasaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah terkait komplementaris bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Keempat, untuk mendorong komplementaris, data penerima subsidi listrik menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Ini Alasan Pemerintah Cabut Subsidi Listrik 900 VA

Siapa rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik? Sesuai dengan Permen ESDM No. 29 tahun 2016, bahwa penerima subsidi adalah rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu.
Baca Juga: Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Para penerima subsidi listrik 900 VA menurut keterangan Kementerian ESDM adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (termasuk yang tinggal di rusunami/rusunawa), rumah tangga pemegang salah satu kartu pemerintah yakni: Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain kedua kelompok tersebut terdapat juga golongan tarif sosial (seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Proses penetapan rumah tangga penerima subsidi listrik adalah: pertama, penerima subsidi didasarkan pada Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh TNP2K dan Kementerian Sosial. Kedua, PLN dan TNP2K melakukan pencocokan Data Pelanggan PLN dengan Data Terpadu dilapangan. Ketiga, Penetapan penerima subsidi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kementerian ESDM.
Baca Juga: Pemerintah Inisiasi Gerakan Hemat Energi #EnergiBerkeadilanPotong10%#
Kemana data subsidi listrik akan dialihkan? Menurut Kementerian ESDM dana subsidi listrik akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebanyak 2.500 desa tidak ada listrik, Tingkat Rasio Elektrifikasi perlu ditingkatkan (masih 88,3% tahun 2015), sekitar 12.659 desa kekurangan listrik dan sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu belum menikmati sambungan listrik.