Infrastruktur Yang Mendorong Pemerataan Ekonomi
Infrastruktur
Yang Mendorong Pemerataan Ekonomi: Pemerintah memberikan perhatian
serius pada program pembangunan infrastruktur dengan menambah alokasi anggaran
dalam APBN. Pada tahun ini, belanja infrastruktur meningkat secara signifikan
dari Rp170,9 triliun menjadi Rp350,3 triliun. Dalam sambutan pada acara
Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017 di
Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa
pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan
meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 |
| Sumber Foto: Media Keuangan 2017 |
Presiden Jokowi mengatakan
bahwa pembangunan infrastruktur membuka banyak lapangan kerja dan membuka kesempatan
bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. “Saya sampaikan berkali-kali, fokus kita ada di
infrastruktur. Saya meyakini, infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan juga
pemerataan kepada warga kita,” kata Presiden sebagaimana dilansir dari situs Sekretariat
Kabinet.
Proses peninjauan
pembangunan infrastruktur dilakukan langsung oleh para menteri Kabinet Kerja.
Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Seksi III
Bawen-Salatiga yang direncanakan dibangun sepanjang 17,60 km. Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan pada Jumat
(17/2).
“Hari ini saya bersama
Menteri PUPR melihat secara fisik berbagai program jalan terutama tadi Semarang-Solo
sepanjang 73 km dan progress yang dihadap, terutama dari sisi mensinkronkan masalah
pembiayaan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan secara fisik,” ungkap Menkeu di
sela-sela kegiatan tersebut.
Menurut Menkeu, jalan raya
merupakan salah satu urat nadi terutama di daerah. Peningkatan aktivitas
masyarakat dan ekonomi telah mendorong pertambahan mobilitas masyarakat
antarkota, sehingga pembangunan jalan raya tak bisa ditunda. Jalan Tol Semarang–Solo
akan menghubungkan Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta serta melewati tiga
kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Sukoharjo.
Jalan tol Semarang-Solo
mulai dibangun tahun 2009 dengan total lintasan sepanjang 72,64 km. Jalan tol
ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol
Semarang dengan Jalan Tol Solo-Ngawi yang juga telah dimulai pembangunan
konstruksinya. “Kita meminta kepada Menteri PUPR dan BPJT untuk memikirkan,
nanti kita bersamasama dengan Kementerian Keuangan menggunakan seluruh instrumen
yang ada untuk bisa mampu membiayai secara baik dan merangkum resiko dengan
baik juga, sehingga kemajuan fisiknya tidak terhalang dengan kendala pembiayaan,”
ungkap Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut,
Menkeu berharap bahwa dengan skema pembiayaan, baik melalui subsidi, penjaminan,
maupun berbagai fasilitas yang dimiliki oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan
dan juga dari penjaminan maupun dari project
development fund, bisa digunakan oleh berbagai kegiatan pembangunan
infrastruktur.
Dalam kesempatan berbeda
di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengungkapkan bahwa penguatan
infrastruktur diharapkan dapat memberikan mobilisasi yang merata di seluruh
Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan. Ketika berbicara dalam Rapat Koordinasi
Nasional Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun
Anggaran 2018, Kamis (16/2), Wamenkeu menjelaskan bahwa permasalahan dalam pembangunan
biasanya dari sisi pembiayaan. Oleh karena itu, Wamenkeu berharap agar Kemenhub
juga dapat menggandeng pihak swasta, Badan Umum Milik Negara (BUMN), maupun
Badan Layanan Umum (BLU) untuk menutup celah keuangan tersebut.
Kemenhub sebagai unit
strategis dalam pembangunan infrastruktur dapat memanfaatkan momen untuk
membantu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan
produktivitas dan daya saing rakyat. “Kita ingin melalui Kementerian
Perhubungan, dapat membangun negara kita yang adil dan makmur,” kata Wamenkeu
di Gedung Karya Kemenhub, Jakarta.
Wamenkeu berharap dalam rakornas
Kemenhub, strategi belanja yang baik dapat dibahas bersama. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan produktivitas maupun efisiensi alokasi, demi terwujudnya perencanaan
dan penyerapan anggaran yang lebih baik.
Kegiatan perencanaan tahun
anggaran 2018 yang telah dilakukan di awal 2017 mendapat apresiasi dari
Wamenkeu. Apalagi proses perencanaan tersebut dilakukan tanpa mengganggu
kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 dan tetap
melaksanakan anggaran tahun 2017.
Lebih jauh, wujud
pemerataan pembangunan infrastruktur tampak dari ekspedisi yang dilakukan pemerintah
pada tiga ruas jalan di Papua. Dilansir dari situs Kementerian PUPR, pemerintah
mempunyai komitmen kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan untuk mengurangi
ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Hal ini juga menjadi bagian dari Agenda Nawacita yakni membangun dari
pinggiran dan meningkatan konektivitas.
Tujuan ekspedisi tiga
jalan di Papua dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang progres
peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur terkait di
Papua dan Papua Barat. Ketiga jalan tersebut yaitu Merauke-Tanah Merah-Oksibil
sepanjang 688,07 kilo meter (km), perbatasan Papua Barat- Nabire-Waghete arah
Timika-Enarotali sepanjang 275,5 km, dan Sorong-Pelabuhan Arar-Manokwari
sepanjang 594,81 km.
Menurut Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan ini untuk membuka keterisolasian wilayah yang
dampak langsungnya dapat dirasakan, antara lain memperlancar arus logistik dan menurunkan
tingkat kemahalan barang di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran
infrastruktur tahun 2017 untuk Provinsi Papua sebesar Rp4,96 triliun. Alokasi
tersebut terbagi menjadi alokasi untuk sumber daya air Rp411 miliar, jalan dan
jembatan Rp3,72 triliun, permukiman Rp132 miliar dan perumahan Rp85,7 miliar.
Sementara itu, alokasi Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,64 triliun, terbagi
untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp343 miliar, jalan dan jembatan
Rp1,51 triliun, permukiman Rp129 miliar.
Total alokasi pembangunan infrastruktur
dari Kementerian PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp7,6 triliun, pembangunan
infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun
2017 sebesar Rp 2,18 triliun.
Dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini, Pengamat
Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi peningkatan porsi
belanja infrastruktur dalam APBN. Namun demikian, Bhima berharap pemerintah
dapat mendalami skema pendanaan lain di luar APBN untuk membiayai kebutuhan
pembangunan infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun sampai dengan tahun 2019.
”Diperlukan sumber pendanaan lainnya untuk pembangunan infrastruktur, termasuk dengan
skema public private partnership(PPP). Kerja sama pemerintah swasta harus lebih ditingkatkan, sehingga ketergantungan
pembangunan infrastruktur melalui APBN perlahan berkurang,” kata Bhima.
Bhima juga menilai
koordinasi antarkementerian dalam pembangunan infrastruktur perlu terus diperbaiki.
Beberapa kementerian dengan alokasi belanja infrastruktur yang cukup besar
adalah Kemenhub dan Kementerian PUPR. Dalam pandangan Bhima, beberapa program
pembangunan yang terlambat, seperti proyek 35.000 MW, menunjukkan belum kuatnya
koordinasi antara kementerian dan BUMN pelaksana dari mulai proses perencanaan
proyek hingga teknis lapangan. “Koordinasi sangat perlu dilaksanakan melalui
berbagai skema yang mungkin. Pemerintah bisa juga melakukan working group
lintas kementerian,” ujar Bhima.
Skema working group dapat dilakukan
dengan mencontoh skema kerja sama pembangunan dengan negara mitra Korea
Selatan. Hambatan-hambatan teknis seperti skema pembiayaan, pengadaan lahan, pengadaan
barang dan jasa, menurut Bhima, dapat diselesaikan dengan working group. Melalui
cara itu, ada garis koordinasi yang akan lebih jelas terlihat dan mencakup
semua pihak yang terkait.
 |
| Sumber Foto: Media Keuangan 2017 |
"Tantangan sektor
infrastruktur yang paling urgent adalah soal pembiayaan yang tidak bisa lagi mengandalkan
APBN terus-menerus. Apalagi penerimaan negara selama dua tahun terakhir semakin
menghadapi tantangan. Unsur swasta dan masyarakat perlu lebih dilibatkan.
Swasta bisa dilibatkan melalui skema PPP, sehingga pendanaannya menjadi lebih
bervariasi. Instrumen pendanaan infrastruktur juga perlu terus didorong agar
makin variatif.
Peningkatan kapasitas
fiskal daerah di tahun 2017 merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk
memainkan peran lebih untuk membangun infrastruktur. Sayangnya, dengan anggaran
yang besar, belanja infrastruktur daerah masih terbatas. Bahkan berdasarkan laporan
APBD 2016, ada 131 daerah dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja
di atas 50 persen. Harapannya, kondisi ini bisa diatasi dengan cara pemberian
sanksi yang tegas bagi daerah yang belum mampu meningkatkan porsi belanja infrastrukturnya.
Kunci sinergi lainnya
adalah keterlibatan daerah lebih besar dalam setiap proses pembangunan infrastruktur,
mulai dari tahap perencanaan sampai praktik teknis di lapangan. Dengan
keterlibatan tersebut, peran aktif pemerintah daerah diharapkan
meningkat."
Infrastruktur
Yang Mendorong Pemerataan Ekonomi
Oleh:
Dwinanda Ardhi
Sumber:
Media Keuangan Maret 2017- Kementerian
Keuangan RI
