Siaga Satu Perekonomian Lampung
Refleksi Ekonomi Dunia
(Suatu Otokritik)
Belum kita
lupakan Amerika Serikat melakukan shutdown pemerintahan karena melakukan penghematan
anggaran dan lebih tragis lagi Yunani melakukan referendum tentang kebijakan
hutangnya mengingat defisit anggaran dan jatuh tempo hutang luar negeri yang
ditanggungnya. Ironi memang mengingat kedua negara ini merupakan negara dengan
prospek ekonomi yang besar seperti Yunani yang memperoleh pendapatan 50 Milyar Euro akibat privatisasi BUMN yang dilakukannya (bbc.com).
Namun, optimisme
ini gagal akibat defisit anggaran
sebesar 12.7% dan utang pemerintah mencapai
120% dari total GDP. Begitupun Amerika Serikat akibat belum menyetujui anggaran
baru pemerintah, terutama menaikkan plafon utang baru, yang disebut sebagai debt ceiling pada 7
oktober 2013 akibat besarnya total utang AS
yang mencapai US$16,7 triliun (viva.com). Padahal AS merupakan penyangga
perekonomian dunia dengan kekuatan ekonomi sebagai negara maju yang sangat mempengaruhi makro
ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.
Preseden buruk ini, mestinya dicermati secara
lebih serius bahwa bahaya defisit anggaran
sangat berdampak negatif terhadap
kelangsungan suatu tata perekonomian dan stabilitas ekonomi politik bangsa,
belum lagi dampaknya tidak hanya dirasa pada level pusat tetapi juga didaerah.
Terlebih dalam struktur ekonomi regional terutama Indonesia, mayoritas alokasi
anggaran yang dikelola oleh daerah merupakan
bantuan dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan konsekuensi dari UU PEMDA (Pemerintah Daerah). Begitu
tergantungnya perekonomian daerah terhadap pusat, memiliki konsekuensi
yang deterministil (dampak turunan)
sekaligus kehati- hatian mengingat semakin bertambahnya hutang negara, berita terbaru mencapai Rp 3.089 triliun, atau 27% dari Produk Domestik Bruto
(PDB) negara menurut pernyataan dari Kementerian Keuangan Indonesia (Indonesia
Investment).
Lampung Darurat Anggaran
Belum lagi
kehwatiran kekacauan ini mereda, pemerintah melalui lampiran Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016
membuat keputusan mengenai
Penundaan Penyaluran Sebagian DAU mulai September hingga Desember tahun Anggaran 2016. Penundaan ini dilakukan pada 10
Kabupaten/Kota dan Provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Lampung dengan nilai
anggaran sebesar 239.28 Milyar (cnnindonesia.com).
Berita yang
sudah mampu diprediksi sejak awal mengingat perekonomian Indonesia yang sedang
menuju resesi dengan rasio utang yang membebani APBN (Anggran Pendapatan
Belanja Negara). Namun menjadi kekawatiran jika berdampak turunan pada daerah
terutama lampung, mengingat DAU memiliki alokasi yang besar dari total APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 5.4 Triliun
yakni sebesar 44% dari total APBD Lampung (BPS Lampung).
Belum lagi,
penggunaan DAU yang selama ini digunakan untuk pos gaji PNS, dan
didistribusikan pada berbagai pos mulai dari pendidikan, kesehatan hingga
infrastruktur. Yang apabila kita merujuk pada alokasi anggran pada tahun 2014
yakni sebesar 602 Milyar rupiah atau sekitar 11%
dari total anggaran APBD, dan
besaran pos alokasi pendidikan jika merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional yang mencapai 20% dari APBD
yakni sebesar 108 Milyar rupiah. Tentu hal ini
mencerminkan kebutuhan anggaran yang besar untuk segera dialokasikan, yang
sangat mengkhawatirkan adalah jika terjadi gagal bayar pada
pos-pos strategis yang mendesak seperti pos gaji PNS dan kesehatan dan
infrstruktur yang harus dibayarkan akibat adanya defisit anggaran
akibat penundaan pembayaran dana DAU dari pemerintah pusat.
Selain itu,
kecilnya PAD daerah menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk memperbaiki
konsidisi defisit APBD yakni hanya sebesar 1.088 Triliun dari
total APBD yakni hanya sekitar 20% dari total APBD. Ini menunjukkan struktur APBD yang timpang dan alokasi anggaran yang tidak berbasis pada pendapatan asli.
Tentu hal ini menandakan bahwa struktur APBD lampung cukup gemuk dan
mengidindikasikan adanya inefisiensi anggaran
yang dibuat secara massif oleh pemerintah daerah selaku pemegang kuasa
anggaran.
Jika kita
merujuk data diatas tentu dapat ditafsirkan bahwa adanya inefisiensi anggran
dan besarnya pos strategis diluar kapasitas real APBD melaui PAD merupakan
sumber masalah yang harus diselesaikan. Kekacauan anggran yang akan terjadi
harusnya diantisipasi dengan rasionalisasi anggaran
berdasarkan postur APBD riil, berbasis pada pendapatan asli. Pola
anggaran rill
inilah yang akan mendorong adanya stabilitas anggaran
di tengah kekacauan keuangan nasional yang sedang dihadapi dan langkah
antisipatif yang dapat dilakukan daerah untuk menghindari kekacauan keuangan
turunan yang mungkin terjadi.
Kondisi Postur PDB lampung dan Proyeksi
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi jika masalah ini tidak diselesaikan
Berdasarkan
data yang dihimpun Gapensa ( Garda pembangunan Tunas Bangsa) sejak 2010 pada triwulan pertama hingga 2016
Triwulan pertama memeperlihatkan PDB yang mengalami penurunan yang berarti
tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung yang sedang mengalami tren menurun hal ini
dapat dilihat pada triwulan keempat 2013 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan dibuktikan dengan PDB yang menurun yakni dari 52,327 menjadi 47,944 pada triwulan keempat. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi
Lampung yang sedang mengalami penurunan,
sehingga mengherankan jika muncul optimisme dari pemerintah daerah akan adanya
peningkatan PDB.
Meskipun
pemerintah berasumsi bahwa adanya peningkatan PDB pada triwulan pertama ditahun
2016 yakni sebesar 51,064 tetapi hal ini tidak sebesar pada triwulan ketiga
2015 yakni sebesar 52,3267 adanya penurunan satu
point jika kita bandingkan. Tentu hal ini menandakan adanya tren menurun
pertumbuhan ekonomi Lampung, yang mesti dievaluasi bersama belum lagi defisit dan inefisiensi anggaran yang sudah menjadi
masalah di depan mata. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
 |
| Sumber: BPS Lampung |
Berdasarkan
proyeksi tim ekonomi Gapensa (Garda Pembangunan Tunas Bangsa) dengan menggunakan
data PDB pertriwulan dapat diprediksi akan terjadi
probabilitas peningkatan ataupun penurunan PDB sebesar 4 point terjadi
penurunan ataupun 6 point terjadi kenaikan PDB. Tentu dengan catatan terjadi
perbaikan postur APBD dan efisiensi anggaran serta upaya meningkatkan PAD
daerah. Hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
 |
| Sumber: Data Diolah |
Berdasarkan
data diatas mampu ditafsirkan bahwa maslah pertumbuhan ekonomi merupakan
postulat awal adanya penurunan PDB Lampung akibat inefisiensi anggran serta
rendahnya PAD daerah. Gapensa mengkhawatirikan jika hal ini tidak diselesaikan
ditambah dengan diberhentikannya bantuan dana DAU pusat maka, hal ini akan
memperparah kondisi perekonomian Lampung. Dan dikhawatirkan akan adanya kekacauan ekonomi yang akan
merembet pada stabilitas politik dan sektor lain.
Langkah Antisipatif Gapensa Solusi Siaga Satu Anggaran
Tentu
masalah siaga satu kekacauan anggaran dan kemungkinan terjadinya shutdown
akibat defisit anggaran
harus segera diselesaikan dan diantisipasi, kekhawatiran bersama segenap elemen Sang Bumi
Ruwa Jurai
untuk bersama turun rembuk mencari solusi, untuk bergerak bersama segenap
pemangku pemerintah tidak mampu ditawar – tawar lagi.
Untuk itu
Gapensa (Garda Pembangunan Tunas Bangsa) mengajak semua pemangku kebijakan
untuk bersama mengawal hal ini, urun rembuk untuk menyelesaikan masalah
bersama. Sebagai
generasi muda Lampung yang mengambil peran sebagai Garda Pemuda terdepan dalam rangka urun rembuk menyelesaikan masalah bangsa terutama
Lampung maka Gapensa berharap pemerintah daerah dan segenap pemangku kebijakan
untuk:
Pertama, Melakukan Efisiensi Anggaran APBD
Dalam
penelaahan anggran yang dilakukan Gapensa ada alokasi yang tidak wajar yang
diberikan kepada SKPD bidang infrastruktur Dinas Bina Marga dan dinas atau
instansi lainnya, yang mengambil alokasi anggaran
APBD yang cukup besar, untuk itu kami menghimbau untuk
dilakukan audit internal dilakukan analisis dampak pembangunan untuk mengefisiensikan
dan mengefektifkan serapan anggaran pada APBD lampung 2016.
Kedua, Perlu Adanya Perubahan Ekonomi Daerah
Jika kita melihat
data terdapat beberapa potensi sektor yang dikembangkan seperti sektor perdagangan yang mencapai sumbangan 15%
dari total PDB lampung, belum lagi sekor pertanian yang memberi sumbangan terbesar sebesar 37% dari total PDB
daerah. Selain itu terdapat potensi lain yang mampu ditingkatkan seperti sektor
pariwisata dan pertambangan yang dirasa masih memiliki sumbangan yang sangat
kecil.
Perubahan
struktur ekonomi daerah mutlak dilakukan untuk mendapatkan alokasi pendapatam
asli daerah yang baru (PAD) mengingat masukan PAD masih cukup kecil jika
dibandingkan dengan potensi sektor lainnya yang mampu dikembangkan dan belum
memberikan masukan pendapatan baru bagi daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Grafik di bawah in:
 |
| Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Indonesia |
Ketiga, Perlu Adanya Perubahan Struktur APBD
Dengan
adanya tambahan pendapatan baru serta adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah diharapakan
terjadinya perubahan struktur APBD yang awalnya berbasis pada supply side atau bertumpu pada sumbangan
pemerintah pusat beralih orientasi menuju demand side yakni pengelolaan keuangan APBD yang bertumpu
pada pendapatan asli daerah sehinggan tercipta struktur keuangan yang kuat dan
bebas dari intervensi pusat termasuk memiliki imunitas jika terjadi
instabilitas keuangan dari luar seperti yang terjadi pada pemberhentian alokasi
DAU saat ini. Tentu
ketahanan ini mesti didukung oleh orienstasi efisiensi
anggaran dan pelibatan segenap elemen masyarakat untuk bergerak bersama,
membangun ekonomi daerah bersama demi kemakmuran semua.
Keempat, Orientasi Efisiensi dan Pelibatan
Pemuda (Civil Society)
Dengan
reorientasi menuju anggaran yang efisien inilah pemerintah mampu membangun
pilar keuangan yang kuat. Orientasi anggaran
efisien inilah tercipta kualitas pembangunan yang baik, lebih efisien dan
berbasis pada kemanfaatan anggaran.
Pelibatan
pemuda (Civil Society) tentu
bersinergi dalam rangka mengawal pembangunan sebagai agen kontrol dan poros sinergisitas masyarakat
mensejahtrakan pembangunan. Selain itu, pemuda mampu dipicu untuk mengembangkan
sumber- sumber PAD baru melalui entrepreneurship
dan pengembangan sektor rill melalui Koperasi dan UKM.
Belajar pada
Jepang, yang mampu mengelola keuangan negaranya
melalui penerbitan surat obligasi yang dipinjamkan kepada masyarakat dan
sumbangan pajak yang tinggi yang dipungut dari masayarakat akibat tumbuh
suburnya sektor rill, UKM, dan perusahaan yang berbasis pada profesionalitas
dan entepreneurship. Tentu hal Ini
menjadi lecutan bagi semua untuk bergerak bersama membangun kemakmuran.
Tuntutan Sinergi Semua Pemangku Kepentingan (Khatimah)
Berdasarkan beberapa
saran diatas dan keresahan yang sama maka Gapensa menghimbau untuk bersama
bersinergi melakukan penyelamatan dan pengawalan
pembangunan daerah. Masalah APBD merupakan masalah masyarakat dan menyakut
kesejahterakan orang banyak, mari bersinergi dan menghimpun. Kemajuan Lampung adalah
kemajuan bersama, semoga!
Siaga Satu Perekonomian Lampung
Oleh: Wendy Aprianto
Peneliti Pada Gapensa (Garda Pembangunan Tunas Bangsa)
Daftar Bacaan Lainnya:
