Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas
Menuju
Belanja Pemerintah Yang Berkualitas: Nilai belanja negara
dalam APBN mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitupun pada APBN 2017 yang
mencapai Rp2.080,5 Triliun. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi tercermin pada
pertumbuhan berdaya saing, stabilitas ekonomi, keseimbangan eksternal,
kesejahteraan masyarakat, serta fiskal yang sustainable. APBN 2017 didengungkan
sebagai APBN yang lebih realistis, kredibel dan berkelanjutan. Kementerian/lembaga
(K/L) dan daerah sebagai ujung tombak penyerapan anggaran, harus komitmen dalam
membuat perencanaan berbasis kinerja. Sebab, melalui perencanaan yang baik, kualitas
spending dapat meningkat.
Salah satu kendala yang
sering dikeluhkan terkait rendahnya realisasi belanja adalah proses lelang yang
memakan waktu. Namun, pemerintah pusat telah melakukan dukungan agar K/L dan
daerah bisa memulai pralelang proyek di awal tahun berjalan. Selain itu,
pemerintah pusat melalui sinergitas antara K/L, Kementerian Keuangan, dan Bappenas
telah menyiapkan akselarasi belanja APBN 2017 melalui DIPA Plus, sehingga
program-program K/L selaras dengan program-program Nawacita Presiden Jokowi.
Artinya, program-program K/L menjadi lebih selektif, lebih tepat sasaran, dan
lebih cepat pelaksanaannya, serta tidak tumpang tindih agar kualitas belanja
lebih terjamin.
Jika sinergitas program dan anggaran tidak dilakukan dengan
baik, akan sangat sulit mengharapkan belanja yang berkualitas bagi pemerintah
dan berdampak pada meningkatnya rasio utang terhadap PDB. Untuk itu, perlu ketegasan
pemerintah utnuk menghapus belanja negara yang tidak berkualitas atau bersifat business as usual.
Baca Juga: APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi
Belanja negara terdiri
dari belanja pemerintah pusat (K/L dan Non K/L), serta transfer ke daerah dan dana
desa. Nilai transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 36,7
persen dibandingkan tahun 2012. Dengan peningkatan ini, diharapkan pemerintah
daerah mampu mengelola pertumbuhan daerahnya melalui berbagai program
pembangunan yang mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat desa agar
tercapai kemandirian desa secara ekonomi.
Alokasi belanja K/L dalam
APBN 2017 masih didominasi oleh belanja barang, sedangkan alokasi belanja modal
masih relatif kecil. Diperlukan upaya serius serta pengendalian untuk
meminimalkan belanja barang dan menaikan belanja modal, termasuk peningkatan
anggaran infrastruktur dan efektifitas dana bantuan sosial. Peningkatan belanja
modal akan mampu menguatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengurangan belanja barang
akan mengurangi defisit anggaran.
Baca Juga: Merenungi Masa Depan Tax Amnesty
Kebijakan APBN 2017
tentunya tidak hanya terkonsentrasi pada belanja yang berkualitas, tetapi juga fokus
terhadap kualitas penerimaan negara, sehingga kualitas fiskal dapat terjaga.
Sasaran pertumbuhan alokasi belanja K/L pada 2017 berdasarkan outlook 2016
sebesar 11,8 persen lebih realistis karena berbasis pada efisiensi dengan tetap
konsisten terhadap pembangunan infrastruktur padat karya, sehingga dapat
menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
Selain itu, anggaran kesehatan
sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat terjaga, guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belanja negara juga dialokasikan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan satu juta
rumah melalui subsidi bunga, uang muka, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP), serta mendukung efektivitas dan keberlanjutan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
Sebagaimana yang
disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN 2017 diharapkan lebih seimbang,
kredibel, serta mampu menjadi pengungkit pembangunan nasional. Meski demikian, tetap
menjaga asas kehati-hatian dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hal ini demi
mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran, sehingga tercapai
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2017.
Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas
Oleh: Devi Valeriani
Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bangka Belitung
Sumber: Media Keuangan2017
