Membangun Pertahanan Ekonomi Nasional Di Tengah Ketidak Stabilan Ekonomi Global
Membangun Pertahanan Ekonomi Nasional Di Tengah Ketidak
Stabilan Ekonomi Global. Membicarakan persoalan
pembangunan memang tidak akan pernah habisnya. Sebab, persoalan pembangunan
akan selalu muncul searah dengan bertambahnya kebutuhan manusia. Bukan hanya
bagi negara berkembang, negara maju sekalipun masih memiliki masalah
pembangunan, terutama pembangunan ekonomi.
 |
| Guntur Siswanto |
Sejalan dengan hal
tersebut, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Found (IMF), World Bank , Asia Development
Bank (ADB) dan lembaga keuangan internasional lainnya hadir untuk
menjembatani permasalahan yang muncul dalam pembangunan ekonomi dunia. Fakta ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi
adalah permasalahan global yang membutuhkan komitmen bersama antar negara untuk
menyelsaikannya.
Baca Juga: Menyoal Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bergabungnya Indonesia
kedalam Kawasan Perdagangan Bebas Asia (AFTA) beberapa waktu lalu adalah bentuk
nyata upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui
pengintegrasian ekonomi secara global. Akan tetapi, bukan berarti langkah
tersebut tidak memiliki resiko. Bayang-bayang dampak ketidakstabilan ekonomi
global terus menghantui perekonomian Indonesia. Sehingga pemerintah perlu menyusun
strategi pertahan ekonomi nasional secara konkrit.
Penghapusan Suku Bunga Diskriminatif
Berdasarkan data yang
dirilis Bank Indonesia (BI) pada september 2015, pada tahun 2011 sektor UMKM
adalah penyumbang Rp 1.369.326
juta pada PDB nasional atau sekitar 57% .
artinya untuk melakukan akselerasi penguatan ekonomi nasional, pemerintah perlu
mendorong sektor UMKM menjadi garda terdepan pertahanan ekonomi nasional.
Permasalahan pokok yang
sering dihadapi sektor UMKM adalah persoalan permodalan.
Sehingga pemerintah melalui BI mengambil langkah untuk melakukan inklusi
keuangan (memberikan akses seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan). Akan tetapi,
inklusi keuangan tersebut belum diiringi dengan suku bunga yang berimbang
antara suku bunga korporasi dan suku bunga mikro secara keseluruhan.
Baca Juga: Kaleidoskop Perekonomian Indonesia 2016
Dari data yang
diperoleh BI yang diterbitkan bulan November 2016, suku bunga kredit mikro di
salah satu bank ada yang mencapai angka 21% sedangkan suku bunga korporasinya
hanya sebesar 11%. Jika sebagian besar bank menetapkan suku bunga kredit yang diskriminatif,
maka sektor ekonomi UMKM akan terhambat untuk tumbuh secara cepat dalam menyokong
perekonomian nasional.
Untuk itu, pemerintah
melalui BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun sebuah rumusan
aturan dan kebijakan terkait suku bunga yang diskriminatif agar sektor UMKM
dapat berkembang dengan cepat. Jika sektor UMKM dapat berkembang dengan cepat,
bukan tidak mungkin pemerintah akan mendapatkan keuntungan melalui peningkatan
penerimaan pajak. Artinya, yang perlu didorong oleh pemerintah adalah
pengembangan ekonominya bukan fokus pada potensi penerimaan pajak yang ada.
Membangun Konektifitas Ekonomi Antar Pulau
Berbagai paket kebijakan
pembangunan telah di ambil oleh pemerintah. Sampai saat ini, sudah 13 paket
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan
ekonomi nasional. Bahkan dalam paket kebijakan pembangunan jilid 9, masalah
konektivitas antar wilayah telah menjadi agenda kebijakan publik pemerintah
pusat.
Baca Juga: Siaga Satu Perekonomian Lampung
Konektifitas ekonomi
antar pulau mutlak dibutuhkan Indonesia yang memiliki struktur geografis
berbentuk kepulauan. Karena infrastruktur yang belum memadai, biaya ditribusi
barang dan jasa antar pulau menjadi terlalu tinggi yang yang berdampak pada
ketimpangan pembangunan yang tinggi.
Sampai dengan tahun
2013, berdasarkan seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Lampung tahun 2015
yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas),
ketimpangan pembangunan Indonesia mencapai angka 0,78. Perlu dipahami angka
indeks ketimpangan wilayah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati
1, maka ketimpangan pembangunan semakin tinggi.
Jika hanya menunggu
pembangunan infrastruktur yang menghubungkan ekonomi antar pulau, dengan kondisi
perekonomian yang tidak stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketimpangan
pembangunan ekonomi antar wilayah akan semakin besar yang memungkinkan timbulnya
konflik secara kewilayahan. Untuk mengantisipasinya, dalam waktu dekat yang
dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan memberikan subsidi biaya
distribusi perdagangan barang dan jasa antar pulau. Sehingga harga barang dan
jasa antar pulau dapat mengarah pada tingkat harga yang kompetitif.
Membangun Pertahanan Ekonomi Nasional Di Tengah Ketidak Stabilan Ekonomi Global
Oleh: Guntur Siswanto
Mahasiswa Pasca Sarjana FEB Unila
