Breaking News

Home Ekonomi Keuangan dan Perbankan Nasional APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi

APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi

Tuesday, January 10, 2017 , ,
APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi. Tahun baru berarti harapan baru. Demikian pula yang tercermin dalam kebijakan fiskal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Mengusung tema “APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global”, APBN 2017 dibangun dengan semangat mengembalikan kredibilitas.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya di Seminar “Indonesia Economic Outlook 2017” kembali menegaskan pentingnya kredibilitas APBN. Menurut Sri Mulyani, APBN yang kredibel menjadi pijakan pasti para pembuat kebijakan terutama saat menghadapi krisis.

“Kalau APBN kredibel, penatausahaan dan tata kelola bagus, angka-angkanya dapat dipercaya, (sehingga) kalau ada pressure, (maka) ada ramburambunya,” ungkap Sri Mulyani. Lebih lanjut Sri Mulyani memaparkan, APBN yang kredibel akan lebih efektif dan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan Negara
Dalam APBN 2017 berbagai sasaran pembangunan ditetapkan. Namun di sisi lain, APBN disusun agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Caranya dengan menetapkan angka yang realistis dan mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dampak Ekonomi Global

Sebagaimana diketahui, penyusunan APBN 2017 berlandaskan pada asumsi makro yang telah disepakati antara Kementerian Keuangan dengan DPR beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diyakini berada di kisaran 5,1 persen. Penetapan target ini dilakukan dengan mencermati perkembangan terkini dari eksternal maupun internal.

Pada sisi ekternal, perekonomian global masih dipengaruhi ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju, perkembangan harga komoditas internasional, serta tren perlambatan ekonomi Tiongkok. Sementara dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian.
Baca Juga: Revaluasi Aset BUMN
Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Untuk itu, Sri Mulyani meyakini angka tersebut sudah menggambarkan titik seimbang antara optimisme dan kehati-hatian.

“Optimisme karena kita mampu menjaga momentum, kehati-hatian karena kita tahu bahwa tantangan eksternal dan mungkin internal harus kita hadapi dan kita selesaikan” terangnya.

Reformasi Anggaran

Upaya mereformasi sudah sejak 2015 digulirkan pemerintah dalam kebijakan APBN. Maka pada 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN. Sedikitnya terdapat tiga pilar utama dalam reformasi ini. Pertama, optimalisasi pendapatan, Kedua, peningkatan kualitas belanja. Ketiga, menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.

Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Sementara itu pada sisi belanja, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas. Diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Pada sisi pembiayaan, penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian. Dalam postur APBN 2017, pemerintah menetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun.
Baca Juga: Merenungi Masa Depan Amnesti Pajak
Sementara untuk belanja negara, pemerintah menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

Melalui kebijakan defisit ekspansif tersebut, setidaknya terdapat lima kebijakan pokok yang diusung pemerintah dalam APBN 2017. Pertama, belanja yang lebih produktif. Kedua, subsidi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penguatan desentralisasi fiskal. Keempat, optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis. Terakhir, fokus terhadap kesinambungan fiskal.

Belanja Lebih Produktif

Demi belanja yang lebih produktif dan berkualitas, kebijakan APBN 2017 diarahkan pemerintah untuk peningkatan belanja infrastruktur dan keberpihakan bagi masyarakat tidak mampu. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui penghematan belanja barang dan belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih lanjut, kualitas perencanaan anggaran diperbaiki, disertai dengan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Porsi anggaran infrastruktur naik secara signifikan dibandingkan APBNP 2016. Sebelumnya, infrastruktur dialokasikan sebesar 15,2 persen, namun kini naik menjadi 18,6 persen dari total belanja negara. Fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga berlaku di daerah. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN yang mengamanatkan agar dana transfer umum dimanfaatkan pemda untuk belanja infrastruktur, sekurangkurangnya sebesar 25 persen.

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Dalam anggaran kesehatan, misalnya, pemerintah konsisten menjaga porsi 5 persen dari APBN. Fokus pemerintah dilakukan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

Sementara itu, anggaran pendidikan konsisten dijaga dengan porsi 20 persen dari APBN. Prioritas kebijakan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Untuk itu, APBN 2017 menyasar tenaga pendidik melalui tunjangan profesi, menyasar pelajar melalui Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Bidik Misi, maupun bantuan operasional sekolah (BOS), serta menyasar sarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang sekolah baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meski belanja pemerintah pusat mendominasi porsi belanja negara, akan tetapi pemerintah telah merumuskan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Porsi terbesar diperuntukkan bagi pelayanan umum sebesar 27 persen dari total belanja pemerintah pusat. Diikuti fungsi ekonomi sebesar 23,6 persen, serta fungsi perlindungan sosial sebesar 12 persen. Selain itu terdapat pula fungsi pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, agama, hingga pariwisata.

Subsidi Tepat Sasaran

Perbaikan mekanisme pemberian subsidi turut menjadi fokus pemerintah. Pada subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengubah subsidi harga menjadi subsidi tetap yang hanya diberikan untuk solar. Sementara premium sudah tidak lagi disubsidi. Selanjutnya, hasil penghematan digunakan untuk belanja yang lebih produktif.

Tidak hanya itu, mekanisme penyaluran subsidi juga dilakukan agar lebih tepat sasaran. Diantaranya melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pada subsidi energi bahan bakar minyak, misalnya, subsidi dilakukan bertahap dengan pola distribusi tertutup/targeted berdasarkan nama dan alamat. Hal ini juga berlaku untuk subsidi tabung gas LPG 3 kilogram.

Pada subsidi nonenergi, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk subsidi pangan, subsidibenih, subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi pajak, dan subsidi bunga kredit program. Total subsidi nonenergi pada 2017 mencapai Rp82,7 triliun. Salah satu yang yang cukup menonjol adalah subsidi pangan dimana pemerintah melakukan konservasi secara bertahap dari subsidi pangan (rastra) menjadi program bantuan pangan (nontunai/ voucher).

Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana diketahui, belanja negara dialokasikan untuk belanja pusat serta transfer ke daerah dan desa. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan belanja K/L sebesar Rp763,5 triliun. “Artinya banyak fungsi didaerahkan sekarang. Fungsi pemerintah pusat mayoritas sudah didelegasikan ke daerah,” jelas Sri Mulyani. Perimbangan antara pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, telah terjadi dan akan terus terjadi.

Dalam konferensi pers terkait APBN 2017 beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa besarnya jumlah belanja pemerintah pusat dikarenakan adanya sejumlah belanja yang memang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, seperti belanja yang terdapat di kementerian pertahanan dan kementerian sosial. “Belanja pemerintah pusat hanya pada fungsi-fungsi yang tidak didelegasikan. (Kini) dana desa sudah meningkat sangat besar,” jelas Sri Mulyani.

Pendapatan Negara: Optimal dan Realistis

APBN 2017 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan penerimaan pajak dipatok lebih realistis sebesar Rp1.489,9 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program tax amnesty dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam hal perpajakan berfokus pada lima hal. Pertama, peningkatan tax base dan tax compliance melalui optimalisasi kebijakan pengampunan pajak, intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi, serta ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga.

Kedua, insentif perpajakan antara lain melalui keringanan tarif bagi industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing, dan hilirisasi industri dalam negeri. Ketiga, perbaikan regulasi terkait perpajakan. Keempat, pengenaan cukai untuk pengendalian barang konsumsi tertentu melalui kebijakan tarif dan penegakan hukum dan penindakan demi menghindari dampak negative externality. Terakhir, perpajakan internasional guna mendukung transparansi.

Langkah-langkah kebijakan yang bersifat teknis juga digalakkan. Diantaranya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan efektivitas penyuluhan, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Kebijakan tahun 2017 juga difokuskan pada peningkatan law enforcement serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung sejak semester kedua tahun 2016.

Kesinambungan Fiskal

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan.

Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Diketahui, defisit Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM. Bahkan pada APBN 2017 pembiayaan investasi ditekan hanya sebesar Rp47,5 triliun. Jumlah ini jauh di bawah APBNP 2016 sebesar Rp94,0 triliun. Sebab pemerintah membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas serta mengutamakan kemandirian BUMN.

Penutup

Sebagai APBN tahun ketiga di era pemerintahan Kabinet Kerja, masyarakat tentu berharap agar APBN dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pemerintah secara tepat dan optimal. Terlebih APBN 2017 memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa komitmen sungguh sungguh dari pemerintah, serta pengawasan dari seluruh masyarakat agar APBN benar-benar menjadi solusi bagi perekonomian negara.

APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi
Oleh: Farida Rosadi
Sumber: Media Keuangan Januari 2017