1. Melalui ADD, perangkat desa membangun pabrik Itara yg pernah dicanangkan oleh mantan Gubernur Oemarsono dulu, dan pengelolaannya harus melalui BUMPetani/BUMDes, sebaiknya ADD ini dibuat produktiv, jangan dipakai untuk pembangunan infrastruktur, yang berpotensi menimbulkan koruptor-koruptor baru ditingkat desa, dan uang negara menjadi tidak produktiv. 
2. Pemerintah menyediakan bibit & pupuk yang murah, bisa bekerjasama dengan koperasi TNI untuk menghindari ketakutan petani dari para rentenir/tengkulak/preman. 
3. Perpendek jalur transportasi logistik untuk komoditas pertanian, buat pabrik/industri yang dekat dengan bahan baku dan dekat dengan pelabuhan. 
4. Mencari alternatif bentuk olahan sampingan dari bahan baku singkong/tepung, berdayakan istri-istri petani dirumah untuk membuat kue/usaha sampingan lain untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, permodalan bisa diupayakan dari program GKN yang ada di Kementerian Koperasi & UKM. 
5. Buat naskah kerjasama antara BUMP/D dengan beberapa pabrik olahan paska panen (singkong, onggok, tiwul, gaplek, dst) untuk dapat membeli harus produk petani tersebut.
6. Bekerjasama dengan mahasiswa untuk penjualan tepungnya, tepung harus dapat dijual ke end user/pemakainya langsung agar dapat harga yg optimal. 
7. Adanya pendistribusian informasi secara sistemik tentang rencana penanaman komoditas pertanian mulai dari PPL di desa/kecamatan, kabupaten sampai dengan Satker ditingkat provinsi (include TPID, utk perencanaan menghindari inflasi daerah) agar jangan mengalami panen serentak yang mengakibatkan komoditas membanjiri pasaran yang dapat mengakibatkan harga anjlok. 
8. Jangan bertindak ego sektoral,pemerintah sebagai stabilisator & dinamisator harus bisa menyatukan seluruh potensi stakeholder yang ada.