Membaca Fenomena Golput (Catatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Jilid dua)

Pemilihan kepala daerah tahun 2017, merupakan pemilihan kepala daerah serentak jilid dua sebagai kelanjutan jilid satu di bulan Desember 2015 lalu. Khusus untuk Provinsi Lampung ada sebuah fenomena yang hampir seragam di delapan kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 lalu, yaitu  rendahnya angka partisipasi pemilih.

 

Robi Cahyadi Kurniawan

Target KPU RI bahwa angka partisipasi diharapkan berada pada kisaran 77, 5% ternyata tidak tercapai dalam pemilihan serentak jilid satu,  khususnya di Provinsi Lampung. Dari delapan pemilihan yang digelar hanya ada satu wilayah yang memenuhi target. Fenomena ini oleh kebanyakan orang disebut sebagai pemilih golongan putih / golput, atau tidak memilih.

Dalam konteks memilih di Indonesia adalah kegiatan memilih adalah hak, sehingga pemilih dapat menggunakan hak itu atau tidak menggunakannya Mekanisme penghitungan  suara berdasarkan domain bahwa suara rakyat itu sebagai sumber demokrasi dalam pemilihan langsung berimplikasi pada seberapa besar partisipasi rakyat dalam menggunakan hak suaranya dalam memilih. 

Pengalaman Negara Indonesia dalam melaksanakan pemilu, dapat kita jadikan acuan, misalnya pada pemilu legislatif, angka partisipasi pemilih di Indonesia mengalami fluktuasi yang semakin mengkhawatirkan. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, dan tahun 2009.  Data yang didapat dari Desk  Pilkada Departemen Dalam Negeri tahun 2005, didapatkan bahwa  angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput)  pada pemilu legislatif berjumlah 15,93 %, golput dalam Pilpres Putaran Pertama, 20,24 % dan golput Pilpres Putaran Kedua; 22,56 %, dan rata-rata golput dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, berkisar 30,65 %. 

Angka ini juga menanjak dalam pemilihan umum (pileg, pilpres, pemilukada) tahun 2009, rata-rata 3 sd 5 % (Sumber ; Depdagri , 2009) . Pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung secara langsung tahun 2008, berdasarkan data dari KPUD Lampung, angka warga yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 39 %.

Golput dalam pemilu dan pemilukada di Indonesia sudah menjadi momok besar dalam proses Indonesia berdemokrasi yang bebas dan mandiri. Terlepas dari memilih dalam peraturan kita bukanlah kewajiban tapi hak, sehingga ada kecendrungan setiap pelaksanaan pemilu golput akan selalu bertambah. Kondisi ini diperparah dengan kualitas wakil yang terpilih (dewan, presiden, kepala daerah) tidak menunjukkan grafik membaik. (Hanya membaik dalam beberapa kasus saja , semisal Jokowi, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil dan beberapa tokoh non pemerintah).

Pertanyaan besar yang kemudian mengemuka adalah, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak jilid dua di Provinsi Lampung di lima wilayah kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Baik dari segi kuantitas (jumlah warga yang memilih) maupun secara kualitas (rasional warga dalam melakukan pilihan, tanpa tendensi uang, tekanan atau primordial).

Istilah “golput” ( kependekan dari golongan putih) sendiri muncul tahun 1990-an. Istilah ini diperkenalkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi (seperti Arief Budiman) yang menolak terlibat dalam Pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban. Warga negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau ketakutan daripada pencerminan dari sikap atau pilihan politik. 

Aktivis yang tidak setuju dengan penyelenggaraan Pemilu dan termasuk partai-partai yang ikut bertarung, memperkenalkan  golput untuk mengajak agar masyarakat tidak ikut memilih. Golput karena itu lebih merupakan sikap atau pilihan politik yang diambil secara sengaja. Saat ini istilah ‘golput” kemungkinan mengalami perubahan. Saat ini, warga negara berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Secara teoriotis (dalam Apter, Dahl, Gaffar, Paige, Surbakti) ,  studi mengenai perilaku pemilih ( voter behavior) dikenal tiga teori besar yang menjelaskan fenomena golput. Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Di Amerika, orang yang berpendidikan tinggi relatif lebih aware dengan pemilihan dan akan menggunakan hak pilihnya, dibandingkan dengan warga yang berpendidikan rendah. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. 

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan ( attachment) dengan partai atau kandidat yang ada. Ketiga, teori ekonomi politik. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya.

Menurut pendapat penulis ada beberapa alasan mengapa Golput terjadi. Pertama, administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi, seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar  pemilih dan sebagainya. Kedua, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih, seperti harus bekerja pada hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Dalam kasus pilgub lampung 2008 lalu misalnya, ditemukan beberapa warga tidak memilih karena alasan hujan dan TPS jauh dari tempat tinggal.

Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. Keempat, ekonomi politik. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu (atau Pilkada) dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. 

Kelima; psikologi pemilih, ada kebosanan dan kejenuhun pemilih terhadap proses pemilu atau pilkada karena beragam faktor; calon yang itu-itu saja, kandidat yang tidak menarik, kampanye yang stagnan, pembatasan politik uang yang ketat.  

Meminimalisir golput adalah tugas sistem, yang melibatkan banyak pihak, mulai dari negara (pemerintah, legislatif, penyelenggara pemiliihan umum, yudikatif), Civil Society (LSM, NGO, kaukus, perhimpunan, kelompok penekan) sampai pada  partai politik dan para calon itu sendiri.

Lima alasan utama penyebab golput, yaitu administratif, teknis, politis dan ekonomi politik, psikologis,  perlu disediakan solusi yang sepadan sebagai obat penawarnya. Administratif dan teknis misalnya dapat diselesaikan dengan pemberlakuan E- KTP dan E- Governance. Dikemudian hari mungkin memilih dapat menggunakan E-Voters, dengan melalui kartu saja, di ATM atau sistem pemilu elektronik yang disediakan, kiranya kita tertinggal dari negara India dan Pakistan yang sudah lebih dulu walaupun dalam tahap mencoba menggunakan E-voters. Amerika,Australia dan Eropa sudah sangat familiar dengan sistem ini. Walau ada beberapa negara yang dulunya memakai E-Voting kembali ke konvensional dengan alasan rentannya sistem keamanan (hacker).

Alasan politis bisa diminimalisir dengan menyatukan pelaksanaan pemilu dan pilkada, sehingga pemilih tidak merasa jenuh, karena dalam waktu berdekatan selalu ada pemilu. Kementrian dalam negeri memiliki langkah yang baik, karena berniat menyatukan pemilu di tahun 2015 , setelah MK memutuskan pemilu hanya satu kali saja khusus untuk pemilu tahun 2019.

Paling berat adalah menyelesaikan alasan ke empat, yakni ekonomi politik, karena masyarakat sudah terbiasa dengan politik uang, pemberian barang atau barter pekerjaan, proyek dan jabatan. Pemilih masih melihat proses untung rugi dalam alasan keempat ini. Selain di bungkus dengan peraturan perundangan yang mengikat, misal sanksi perdata dan pidana, cara lain yang berat dalam proses pelaksanaan adalah memperbaiki citra partai politik, calon anggota legislatif, independensi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP) serta independensi pemerintah (pusat dan daerah). Mempertahankan lembaga anti korupsi, (KPK) dari pelemahan struktural oleh DPR dan Eksekutif, juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi kita.

Revisi Undang-Undang tentang Pilkada, yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2016 telah melakukan 21 item perbaikan mengenai pelaksanaan dan tata cara Pemilihan Kepala Daerah, salah satunya adalah memperkuat posisi Bawaslu, perubahan pola Kampanye, dukungan bagi calon perseorangan yang berdasarkan jumlah pemilih, aturan pemberhentian tetap bagi PNS, anggota DPR  yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Dengan adanya revisi UU tentang Pilkada itu, tentunya kita tak berhenti berharap agar kualitas pemilu kita meningkat, dengan dibarengi peningkatan kualitas demokrasi, tidak hanya prosedural (Shcumpeter Theori), tetapi juga substansial yakni peningkatan kesejahteraan warga umumnya, wabil khusus menekan angka golput. Wallahu alam Bishawab.

Membaca Fenomena Golput

Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan 
Dosen Ilmu Politik FISIP  Universitas  Lampung