Breaking News

Kartel Harga Penjualan Sepeda Motor; Terungkapnya Sebuah Tabir

Apa yang diungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang adanya kartel di bisnis penjualan sepeda motor membuka tabir baru. Ternyata, selain adanya kartel, terungkap juga bahwa produsen sepeda motor matic silinder 110-125 cc mengambil keuntungan melebihi batas wajar. Keuntungan yang diambil lebih dari 20%.

Kartel Penjualan Sepeda Motor; Terungkapnya Sebuah Tabir
KPPU Gelar Sidang Perdana Kartel Harga Sepeda Motor Skutik Yamaha dan Honda
Sumber Foto: kppu.go.id
Sebelumnya diungkapkan oleh KPPU, Astra Honda Motor (AHM) dan Yamaha Motor Manufacturing Indonesia (YMMI) melakukan aksi tidak terpuji. Mereka bersepakat untuk menentukan harga sepeda motor jenis matic dengan harga yang tinggi. Padahal, keduanya adalah pemain utama bisnis sepeda motor di Indonesia.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh KPPU, ternyata harga pokok produksi (HPP) sepeda motor matic berada pada angka 7-8 juta/ unit. Artinya, harga On The Road (OTR) sepeda motor idealnya berkisar di angka 10-an juta/unit. Akan tetapi, pada kenyataannya harga sepeda motor dijual sampai 15-an juta.

Dalam beberapa pencarian, diketahui memang harga sepeda motor mereka Honda dijual lebih dari 15-an juta/unit. Honda Vario CW 110cc, Honda Vario Techno 125 CBS ISS dan Honda Vario Techno 125 CBS. Keuntungan yang didapat oleh produsen berlipat ganda terlebih merek tersebut juga memiliki perusahaan pembiayaan tersendiri. Harga yang harus dibayar konsumen juga akan semakin maha dengan bunga 2% perbulan.

Keadaan ini ditengarai merupakan cara produsen untuk menanggulangi penurunan angka penjualan. Meskipun volume penjualan menurun, jika harga OTR dinaikkan maka keuntungan pihak produsen akan tetap stabil. Akan tetapi, kondisi ini yang merugikan konsumen. Apalagi pemain-pemain lain seperti Suzuki, Viar atau Kawasaki sulit masuk. Konsumen tidak memiliki keleluasaan dalam memilih harga yang terjangkau.
 
Pihak AHM dan YMMI memang diancam sanksi. Prosesnya sedang berlanjut di persidangan. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor, keduanya hanya mendapat sanksi. Maksimal 25 milyar. Hanya sampai di situ?

Mungkin saja tindakan yang diambil kepada AHM dan YMMI tidak akan merubah harga sepeda motor matic. Tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk menurunkan harga sepeda motor matic. Masyarakat pun mau tidak mau harus memilih keduanya karena keduanya lah yang mendominasi pasar Indoneaia. Akan tetapi, masih ada peluang yaitu harus dibukanya persaingan yang sehat dan ketat di pasar sepeda motor matic.

Berikan kesempatan kepada produsen lain untuk masuk di pasar Indonesia, khususnya pabrikan lokal. Kejadian ini membuka mata kita semua bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, masih ada yang berusaha mencari keuntungan. Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang sulit pun, masih ada masyarakat yang mampu membayat dengan harga tinggi.

Fakta adanya kartel dan keuntungan besar di penjualan sepeda motor seharusnya membuka mata pemerintah selaku pemegang otoritas untuk bisa melindungi rakyatnya. Minimal, hak masyarakat untuk bisa mendapatkan harga terjangkau bisa dilakukan. Pemerintah harus bisa menekan pelaku kartel untuk bisa lebih memihak kepada konsumen.