Pentingnya Membentuk Badan Cyber Nasional
Sangat disayangkan ketika Pemerintah ternyata gagal membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Keberadaan (BCN) sangat dibutuhkan Indonesia. Keberadaan lembaga negara yang menangani kejahatan Cyber sangat dibutuhkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, ketidaksiapan menerima kemajuan teknologi membuat Indonesia menjadi gagap.
Kemajuan teknologi saat ini, tidak sedikit yang malah disalahgunakan baik untuk melakukan aksi kejahatan, maupun menebarkan aksi teror di Indonesia melalui ujaran kebencian. Masih hangat diingatan kita tentang kasus papa minta pulsa atau pembobolan kartu kredit. Aksi kejahatan yang dilakukan dengan basis teknologi.
Baca Juga: Internet Menjadi Alat Propaganda dan Pembunuhan Karakter dan Bahaya Menyebar Kebencian
Kemudian, aksi-aksi dan tindakan kurang terpuji dari akun anonim di media sosial yang sudah sangat mengkhawatirkan. Menebarkan kebencian antar anak bangsa, membawa isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA). Sangat disayangkan, tebaran kebencian itu tidak sedikit yang direspon secara serius oleh akun masyarakat di media sosial.
Sangat membuat resah karena aksi tersebut berjalan terus-menerus dan dari hari ke hari. Bahkan, para penggiat media sosial tidak jarang yang melakukan aksi ambil untung dengan membentuk media online anonim juga. Berita-berita yang disampaikan juga membuat keresahan seakan-akan sesama anak Indonesia dianjurkan dan dibenarkan untuk saling membenci.
Pelaku-pelaku aksi tersebut sudah sepatutnya mendapatkan tindakan hukum. Akan tetapi, siapa kemudian yang akan melakukan penindakan? Pihak kepolisian?.
Benar memang saat ini tindakan diambil oleh pihak kepolisian, akan tetapi, apakah ter-cover? Hal ini mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki kepolisian untuk menjamah semua aspek dunia kejahatan. Unit Cyber yang ada pun sangat terbatas.
Keberadaan BCN atau apapun itu namanya yang jelas Indonesia sudah sangat rawan atas kejahatan cyber. Pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah cepat. Jangan sampai para pelaku kejahatan cyber bebas dan leluasa bergerak melakukan aksinya.
Kita harus mampu mencontoh negara-negara maju lain seperti Jepang, Tiongkok atau bahkan Singapura yang memiliki pasukan cyber khusus. Hal-hal yang diproyeksikan bisa membahayakan negara langsung di-cut. Mereka sangat sadar bagaimana mereka melindungi bangsanya dari serbuan virus dan penyakit di dunia cyber.
Kementerian Informasi dan Komunikasi lagi-lagi tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh Gagap Teknologi (Gaptek). Penanganan sebuah masalah hendaknya dilakukan secara dini sebelum menjadi luas dan semakin merebak sehingga sulit ditangai. Pada akhirnya, Pemerintah sendiri yang kesulitan melakukan penanganan. Seperti terlambatnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di saat korupsi di Indonesia sudah menyebar ke semua lini kehidupan.
Penulis: Anton Adi Wijaya
