Breaking News

Mampukah Fiskal Indonesia Mengurangi Ketimpangan Pendapatan? (Bagian 3, habis)


Mampukah Fiskal Indonesia Mengurangi Ketimpangan Pendapatan? (Bagian 3, habis)
Suasana Rapat Pleno ISEI XIX, Bandarlampung, Kamis (19/10/2017)

Pembahasan

Koefisienn GDP menunjukkan tanda positif terhadap ketimpangan pendapatan. (lihat tabel 5). Artinya, kenaikan GDP akan mengakibat kenaikan ketimpangan pendapat. Penelitian lain yang menemukan koefisien positif antara GDP dan ketimpangan pendapatan pernah dilakukan oleh (Samantha, & Cerf, 2009). Perbedaannya terlatak pada variabel independennya yaitu GDP sedangkan salah satu variabel dependennya adalah ketimpangan pendapatan. Dampak kesenjangan pendapatan adalah positif dan signifikan terhadap log GDP, artinya semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semaki tinggi pertumbuhan ekonominya. Kemudian, hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh beberapa saluran, salah satunya adalahCapital Market Imperfection (Farriera, 1999 dalam Joko Waluyo). Didalam saluran Capital Market Imperfection dinyatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah memiliki peluang pemanfaatan sumber daya ekonomi potensial dan produktif yang lebih kecil jika dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Salah satu penyebab rendahnya peluang pemanfaatan sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat berpendapatan rendah adalah rendahnya akses pendidikan masyarakat indonesia.

Dari hasil estimasi didapatkan hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan index gini memiliki korelasi negatif dan tidak signifikan (lihat tabel 5). Korelasi yang negatif anatara pengeluaran dana pendidikan dengan index gini menginterpretasikan semakin tinggi dana pendidikan semakin rendah index gini. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, dengan harapan semakin mempermudah akses masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Dengan semakin mudahnya akses pendidikan masyarakat Indonesia diasumsikan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Dengan adanya peningkatan IPM, dampak jangka panjang yang diharapkan adalah semakin terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga akan menurunkan index gini Indonesia. Namun sayangnya, besarnya alokasi dana pendidikan belum terserap dengan baik. Menurut Prof.Soedijarto, salah seorang arsitek amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa secara total gaji guru menyerap 80% dari total anggaran pendidikan, alokasi seperti ini menyimpang dari UUD karena gaji guru sebenarnya tidak masuk dalam anggaran pendidikan, akibatnya mutu pendidikan terabaikan. Guru besar ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta juga menyatakan meskipun anggaran pendidikan meningkat dan tercatat yang terbesar dibandingkan dengan pos lainnya, jumlah tersebut jauh dari kebutuhan. Prof.Soedijarto memperkirakan anggaran pendidikan ideal sekitar 36% dari APBN.

Hasil estimasi berikutnya didapatkan hubungan antara pajak penghasilan dengan index gini memiliki korelasi yang negatif dan signifikan (lihat tabel 5). Korelasi negatif antara pajak penghasilan dengan index gini menginterpretasikan kenaikan pajak penghasilan akan menurunkan index gini. (Devas, 1989) mengemukakan enam tolak ukur untuk menilai pemungutan pajak oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keenam tolak ukur tersebut salah satunya yaitu equity atau aspek keadilan. Aspek keadilan perlu terkandung dalam pemungutan pajak, sebab salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menjaga agar distribusi pendapatan kelompok masyarakat tidak terlalu timpang. Untuk itu Indonesia menganut sistem pajak progresif. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan subjek pajak, tarif yang dikenakan juga akan semakin tinggi.Salah satu tujuan diberlakukannya tarif pajak progresif yaitu untuk  menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpendapatan rendah dengan masyararakat berpandapatan tinggi. Sehingga dalam jangka panjng akan menurunkan indeks gini Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitan yang dilakukan oleh (Nasarudin, 2002) mengenai koefisien gini sebelum dan sesudah terkena pajak di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pada tahun 2002.

Dana transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan untuk mengurangi sumber pendanaan antara pusat dan daerah. Dalam penelitian ini sendiri, hubungan antara dana transfer ke daerah dengan ketimpangan pendapatan menujukkan tanda koefisien negatif. Ini berarti bahwa semakin tinggi dana transfer daerah yang dialokasikan maka akan semakin mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun demikian, secara statistik menunjukkan probabilitas yang tidak signifikan (lihat tabel 5). Dengan demikian, menurut hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dana transfer ke daerah dengan ketimpangan pendapatan. Tentu saja berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penulis menduga bahwa dana transfer daerah belum sepenuhnya digunakan secara maksimal oleh para pemerintah daerah. Karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah. Berapapun banyak dana transfer yang dikucurkan sekarang tetapi SDM yang ada belum siap untuk mengelola dan memaksimalkannya maka hanya akan membuat dana yang ada akan mengendap atau mungkin saja bisa habis terpakai tetapi tidak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Tidak sedikit pula dana transfer ke daerah atau yang saat ini sedang booming salah satu komponennya yaitu dana desa yang dikorupsi oleh para petinggi daerah. Untuk itu, penulis mengakui masih perlu meneliti lebih lanjut terkait hubungan transfer ke daerah dengan ketimpangan pendapatan. 

Variabel gaji PNS menunjukkan hubungan yang yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Secara statistik juga menunjukkan probabilitas yang signifikan (lihat tabel 5). Hal ini bisa dipahami karena semakin tinggi gaji PNS artinya semakin besar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk menggaji para PNS dan sebagai konsekuensinya dalam postur anggaran harus dilakukan penyesuaian termasuk kemungkinan untuk memotong anggaran yang kemungkinan akan mampu memberikan dampak dalam mengurangi angka ketimpangan pendapatan. Selain itu, dengan semakin tingginya gaji PNS tentu berimplikasi terhadap meingkatnya angka ketimpangan karena tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan masyarakat yang tidak bekerja di sektor pemerintah. Dalam penelitian (Wicaksono, Amir, &Nugroho, 2017)menggunkana data IFLS menjukkan hal yang sama. Porsi variabel penerima gaji bulanan meningkatkan kontribusi ketimpangan pendapatan. Peningkatan kontribusi para penerima gaji bulanan terhadap ketimpangan disinyalir karena ketidakmerataan akses pendidikan. Mereka yang kurang terdidik cenderung bekerja di sektor informal dan menerima upah lepas yang rendah sedangkan mereka yang berpendidikan akan bekerja di sektor formal dan memperoleh gaji yang tinggi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan fiskal yang mengarah pada berkurangnya ketimpangan pendapatan harus menjadi pilihan pemerintah. Salah satu yang mampu mewujudkan itu adalah dengan diberlakukannya pajak yang adil. Berdasarkan hasil empiris pada penelitian ini, proksi GDP, pajak penghasilan, dan gaji pegawai menunjukkan hubungan yang signifikan. Dari ketiga proksi tersebut, pajak penghasilan dan gaji pegawai dipandang sebagai instrumen yang ideal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Gaji pegawai yang tinggi disimpulkan sebagai salah satu kontributor dalam meningkatnya ketimpangan pendapatan, hal ini bisa dikompensasi dengan menerapkan pajak progresif kepada mereka yang mendapatkan gaji yang tinggi untuk menekan angka ketimpangan. Hal ini sesuai dengan asas keadilan supaya uang yang berputar lebih merata dan tidak hanya beredar dan dimiliki para orang-orang berpenghasilan tinggi. Melalui penerapan pajak progresif yang tinggi, uang yang terkumpul bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih memberikan efek multiplier dalam menggerakan perekonomian sehingga akan lebih banyak menciptakan sektor lapangan kerja formal yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi ketimpangan melalui upah yang lebih layak.

Referensi

__________. (2014). Fiscal Policy and Income Inequality. International Monetary Fund
     Policy Paper. January 23, 2014.

BBC Indonesia. Realisasi Anggaran Pendidikan.
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/01/110127_pendidikananggaran.shtml

Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Bandung. PT Mizan Pustaka.

Clifton J., Díaz-Fuentes D., and Revuelta J. (2017). Fiscal Policy and Inequality in Latin America, 1960–2012. In: Bértola L., Williamson J. (eds) Has Latin American Inequality Changed Direction?.https://doi.org/10.1007/978-3-319-44621-9_16

Crudu, Rodica. (2015). The Influence of Fiscal Policy on Income Inequality in European Union’s Member States. Journal of Business System and Economics. Vol. 5. Page. 46 – 60.

Gujarati, Damodar N., and Dawn C., Porter. (2009). Basic Econometrics (5th ed). Mc-Graw Hill/Irwin Companies.

Habanik, J., P. Hostak., and J, Kutik. (2013). Economic and Social Disparity Development within Regional Development of The Slovak Republic. Journal of Economics and Management. 18 (3). Page. 457 – 465.

Joko Waluyo. (2004). Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Lintas Negara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9. No.1. file:///J:/Olah%20data/621-616-1 PB.pdf


Kementerian Keuangan RI. Pajak Penghasilan. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Buku%20PPh%20Upload.pdf

Leigh, A., and P. van der Eng. (2009). Inequality in Indonesia: What can we learn from top incomes?. Journal of Public Economics. Vol. 93. Page. 209 – 212.

Nasrudin, Indo Yama.(2016). Efek Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan.Jurnal Etikonomi. Vol. 5. No. 1.

Nkoro, Emeka., and Kelvin Uko, (2016). Autoregressive Distributed Lag, Cointegration Technique: Application and Interpretation. Journal of Statistical and Econometrics Method. Vol. 5. No. 4. Page. 63 – 91.

Pesaran, M.H, Shin, Y., and Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationship. Journal of Applied Econometrics. Vol 6. No 3. Page. 289  – 326.

Ravallion, M. (2014). Income Inequality in The Developing World. Science. 344. 832 – 842.DOI:10.1126/science.1251875

Ristanatalia BR Sinaga. (2012). Pengaruh Pajak Terhadap Pemerataan Pendapatan  Masyarakat Kabupaten Karo. Tesis FE-UI.

Samanta, Subarna K., and J, Georg Cerf. (2009). Income Distribution and The Effectiveness of Fiscal Policy: Evidance from some Transitional Economies. Journal of Economics and Business. Vol. 7. No. 1. Page. 29 –42.

Skoufias, Emmanuel., and Sergio Olivieri. (2013). Sources of Spatial Welfare Disparities in Indonesia: Household Endowments or Returns?. Journal of Asian Economics. Vol. 29. Page. 62 -79.

Syawie, M. (2013). Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/aea4a2298e91ee2c4b14ee009d511a31.pdf

Wicaksono, Eko., Hidayat Amir., dan Anda Nugroho. (2017) The Sources of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decompostion. ADBI Working Paper Series. No. 667. February.

www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki

Curriculum Vitae

Achmad Rifa’i (Author 1): Alumni Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung 2011. Sejak sarjana sampai dengan saat ini kuliah di Program Magister Sains Ilmu Ekonomi FEB UGM dibiayai oleh beasiswa. S1-Bidik Misi dan S2-LPDP Kemenkeu RI. Lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1993. Saat ini mengambil minat pada Ekonomi Publik. achmadrifai186@gmail.com


Nurvita Retnama Dewi(Author 2): Mahasiswa di Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembanguna FEB Undip. Lahir di Batanghari, Lampung, 14 Maret 1997. Minat yang sedang ditekuni adalah Ekonomi Sumderdaya Lingkungan. nurvitaretnama@gmail.com

Disampaikan Pada Parallel Session (Call For Pappers) Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX, di Bandarlampung, Kamis, 19 Oktober 2017.
loading...